5 Manuver Gatot saat Jadi Panglima TNI yang Jadi Sorotan Publik

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Jumat (8/12) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo diberhentikan secara terhormat sebagai panglima TNI. Satu hari setelahnya, Gatot langsung melakukan upacara serah terima jabatan (sertijab) kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Hadi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan posisi Gatot sebagai Panglima TNI.

Meski tidak lagi menjabat sebagai panglima, Gatot enggan memutuskan untuk pensiun. Seperti diketahui, Jenderal bintang empat tersebut baru akan pensiun pada bulan Maret 2018, ketika usianya sudah 58 tahun. Gatot yang merupakan mantan KSAD itu lahir di Tegal, Jawa Tengah 13 Maret 1960.

Penggantian Gatot sebelum masa pensiunnya ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Terlebih tahun 2018 kerap disebut sebagai tahun politik. Meski begitu, Gatot tidak mempermasalahkan pemberhentian dirinya empat bulan sebelum masa pensiun.

"Kita jangan melihat akhirnya, tapi tanya dong berapa lama saya menjabat. Saya sudah dua tahun lebih. Jadi ya, sudah sewajarnya dan kita berpikiran positif terhadap pemerintah bahwa tahun depan adalah tahun politik," ujar Gatot di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12).

Nama Gatot memang banyak muncul di berbagai survei, baik sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden untuk pemilu 2019. Selama dua tahun kepemimpinannya di TNI, Gatot juga beberapa kali melakukan tindakan yang memicu pro kontra.

kumparan (kumparan.com) merangkum sejumlah tindakan kontroversial Gatot, sebagai berikut :

1. Aksi 212

Pada aksi 212, 2 Desember 2016, Gatot turut hadir mendampingi Presiden Jokowi. Ditengah lautan massa tersebut, Gatot tampil dengan dandanan yang tidak seperti biasa. Gatot hadir dengan menggunakan peci putih, berbeda dengan Presiden Jokowi beserta rombongan lain yang menggunakan peci hitam.

Di tengah pro kontra aksi 212 yang disebut-sebut sebagai upaya makar, Gatot dengan tegas membantahnya. Ia meminta agar aksi umat islam ini tidak dikaitkan dengan makar. Karena menurutnya, kemerdekaan Indonesia diraih tak lepas dari jasa-jasa para ulama.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Foto: Instagram @puspentni)

2. Keluhkan kewenangan Menteri Pertahanan

Di rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (6/2), Gatot mengeluhkan kewenangannya yang dipangkas dengan adanya Peraturan Menteri Pertahanan No.28 Tahun 2015.

"Tapi, begitu muncul Permenhan No.28 Tahun 2015, kewenangan saya tidak ada. Harusnya ini, sekarang tidak ada pak," ujar Gatot.

Pada rapat yang turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu itu, Gatot menilai tugas dan kewajiban Panglima TNI harusnya adalah membuat dokumen perencanaan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah berserta dengan rancangan kerja. Namun, menurutnya dengan adanya Permenhan mempreteli kewenangan tersebut.

"Maka Panglima TNI sulit bertanggung jawab dalam pengendalian terhadap tinjauan sasaran penggunaan anggaran TNI," ujarnya.

Gatot juga menyebut jika Permenhan ini terus dibiarkan maka kewenangan Panglima TNI lama kelamaan akan habis. Ia mencontohkan pengaturan anggaran di AD atau AU tidak berada di bawah komandonya.

"Seluruh anggaran semua bertanggung jawab langsung ke Kementerian Pertahanan, tidak lewat Panglima TNI dan ini merupakan pelanggaran hierarki," ujarnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Foto: Kelik Wahyu Nugroho/kumparan)

3. Membacakan puisi di Rapimnas Partai Golkar

Pada Rapimnas Partai Golkar, Senin (22/5), di Balikpapan, Gatot tampil membacakan sebuah puisi yang berjudul 'Tapi Bukan Kami Punya'. Pusis tersebut merupakan karya dari konsultan politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Menurut Gatot, puisi itu sebagai gambaran tangisan dari penduduk-penduduk Melayu di Singapura yang pernah menjadi kelompok mayoritas, tapi kini terpinggirkan. Gatot mengingatkan agar peristiwa itu tidak terjadi di Indonesia.

Sementara Denny JA mengatakan tindakan Gatot sebagai peristiwa yang tidak biasa.

"Ini peristiwa yang tak bisa. Pembekalan untuk rapat pimpinan tertinggi sebuah partai besar diisi oleh puisi. Yang membaca puisi seorang jenderal TNI pula. Kebetulan puisi yang dibaca karya saya sendiri: Tapi Bukan Kami Punya," ujar Denny JA.

Tidak berhenti di situ, ketika menjadi pembicara di Workshop Peneguhan Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama, Rabu (31/5), Gatot juga membacakan puisi yang sama.

Gatot menyebutnya sebagai gambaran kondisi bangsa saat ini.

Jokowi dan Panglima TNI nobar Film G30S/PKI (Foto: Istimewa)

4. Nonton bareng film Pengkhianatan G 30 S/PKI

Film PengkhianatanG 30 S/PKI sudah dihentikan pemutarannya sejak bergulirnya era reformasi pada 1998. Namun Gatot berpandangan lain, baginya pemutaran kembali film tersebut sebagai pembelajaran sejarah untuk generasi muda.

"Penting untuk mengajak generasi muda membaca sejarah," ujar Gatot saat ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Senin (18/9).

Gatot pun tak ambil pusing meski ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan pemutaran film tersebut. Gatot menegaskan bahwa yang berhak melarangnya hanya pemerintah.

"Emang saya pikirin, Mendagri saja sudah bilang silahkan. Mau jadi apa bangsa ini jika kita tidak boleh menceritakan sejarah," tandasnya.

5. Kisruh pengadaan 5000 senjata

Pada acara silaturahmi keluarga besar TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) silam, Gatot menyampaikan informasi adanya institusi di luar militer yang memesan 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Gatot membenarkan ucapannya tersebut, namun enggan menanggapi munculnya polemik akibat pernyataanya.

"Benar 1000 persen itu omongan saya. Tapi saya tidak menyampaikan rilis makanya saya tidak perlu menanggapi," kata Gatot di Markas Besar TNI, Minggu (24/9).

Menkopolhukam Wiranto pun meluruskan pernyataan Gatot bahwa yang membeli senjata adalah BIN yang dipergunakan untuk sekolah intelijen. Jumlahnya pun bukan 5000, melainkan 500 unit senjata yang dipesan dari Pindad. Wiranto menyebut permasalahan ini hanya miskomunikasi antara dirinya dan Gatot.

Wiranto, Jokowi, dan Gatot (Foto: Kemenkumham/Biro Setpres/TNI)

Polemik 5000 senjata akhirnya mereda setelah Gatot dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara pada Rabu (27/9).

"(Soal senjata) Sudah clear dengan penjelasan (Menko Polhukam) Wiranto, Presiden sudah mendapat penjelasan, laporan. Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9).

Johan menegaskan, soal polemik 5.000 senjata itu sudah dijelaskan Gatot Nurmantyo ke Jokowi kemarin malam di Bandara Halim Perdanakusumah. Gatot, ditegaskan Johan, sudah memberikan penjelasan lengkap ke Jokowi.