Alex Marwata: Hanya Orang Goblok Saja yang Kena OTT KPK
PerbesarADVERTISEMENT
Capim KPK Alexander Marwata mengaku tidak bangga dengan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Salah satunya karena tindakan itu tidak membuat korupsi menjadi hilang.
ADVERTISEMENT
"Saya sendiri tidak begitu terkesan dengan kegiatan OTT di KPK meskipun saya ada di dalamnya, karena apa? Karena tidak membutuhkan teknik yang rumit," kata Alex saat uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9).
Alex yang masih menjadi wakil ketua KPK ini menyebut penyelenggara negara dan pihak lain yang terkena OTT hanya orang yang tidak bisa belajar dari pengalaman kasus orang lain yang sudah berperkara di KPK serta nekat melakukan tindak pidana.
"Kalau boleh saya katakan, hanya orang yang goblok aja yang kena OTT itu," ucapnya.
Alex mengaku pernah berdiskusi nonformal dengan salah seorang di bagian Penindakan KPK tentang pandangan OTT. Ia mencontohkan ketika ada laporan masyarakat tentang adanya pengusaha yang mau menyuap kepala daerah untuk mendapatkan proyek.
ADVERTISEMENT
"Saya tanyakan mana yang lebih baik orang itu kita cegah memberikan uang, kita awasi proses lelangnya, kita pastikan lelang berjalan dengan baik dan benar dan pengusaha yang katanya akan memberikan uang kita larang untuk ikut lelang, atau kita tunggu pengusaha itu sampai memberikan uang kepada penyelenggara negara," kata Alex, menceritakan diskusinya kala itu.
"Wah kalau seperti itu ya enggak ada OTT, Pak Alex," ujar Alex, seraya menirukan ucapan lawan diskusinya tersebut.
Menurut Alex, kalau dilakukan pencegahan dengan mengawal proses lelang dengan benar, maka akan mencegah korupsi terjadi, namun menurutnya ide itu tidak populer dan cenderung akan ditertawakan.
Alex menyakini operasi tangkap tangan tidak akan pernah berhenti selama sistem birokrasi dan pemilihan kepala daerah belum dibenahi.
Alex mengatakan berdasarkan survei Kemendagri hampir 80 persen setiap calon kepala daerah menghabiskan dana Rp 20-30 miliar dalam proses politik tersebut, sedangkan penghasilannya selama 5 tahun tidak akan cukup untuk menutup itu. Hal itu menurut Alex, menjadi ruang dalam korupsi.
ADVERTISEMENT
"Harus kita sepakati bersama dengan pemerintah dan DPR, harus mencari pola-pola yang lebih baik untuk mencegah korupsi oleh kepala daerah, rasa-rasanya kalau seperti sekarang, yah, semua akan terjebak dengan perilaku seperti itu," ucap Alex.