Anggaran Bocor: Diungkap Prabowo, Dibantah Jokowi, Dibenarkan JK
PerbesarADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo menangkis segala serangan yang dilontarkan rivalnya, Prabowo Subianto, menyangkut kinerjanya 4 tahun terakhir. Isu terakhir yang ditepis keras Jokowi adalah kritik Prabowo yang menyebut anggaran negara bocor 25% atau sekitar Rp 500 triliun per tahun.
ADVERTISEMENT
Prabowo mengklaim menghitung sendiri kebocoran dari total APBN sekitar Rp 2.000 triliun/tahun. Secara spesifik, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut kebocoran itu karena dikorupsi yaitu lewat penggelembungan atau mark up proyek.
"Saya hitung dan saya sudah tulis dalam buku saya, kebocoran dari anggaran taksiran saya, mungkin lebih, itu adalah 25 persen anggaran itu bocor. Bocornya macam-macam, proyek yang harganya 100 dibilang 150, itu namanya mark up," kata Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara HUT ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta, Rabu (6/2).
“Kalau anggaran kita sudah mendekati Rp 2.020 triliun, 25 persen bocor, artinya 50 miliar dolar AS hilang. Artinya hampir Rp 500 triliun yang bocor. Bayangkan, dengan yang hilang ini kalau kita pakai untuk kesejahteraan dan perekonomian kita, apa yang bisa kita buat saudara-saudara,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
Respons Pertama Jokowi: Jangan Asal
Respons pertama Jokowi atas kritik Prabowo disampaikan setelah ditanya wartawan usai menghadiri perayaan Imlek Nasional di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).
Sambil menunjuk mulut, Jokowi meminta Prabowo tak asal bicara. Kalau ada kebocoran maka bisa melaporkan ke KPK. Berikut pernyataan Jokowi usai ditanya wartawan soal anggaran bocor:
"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK, duit gede banget itu. Dulu 2014 coba diingat ingat, 2014 katanya bocor Rp 7,200 triliun, sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengana bawa bukti-bukti dan bawa fakta fakta. Jangan asal (gerakan menunjuk mulut)."
ADVERTISEMENT
Respons Kedua Jokowi: Jangan Buat Resah
Kritik Prabowo itu ditanggapi Jokowi sekali lagi. Kali ini bukan atas pertanyaan wartawan, namun disampaikan Jokowi dalam pidato saat menerima dukungan deklarasi dari Alumni SMA se-Jakarta di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/2).
Jokowi kali ini bicara agak keras dengan meminta Prabowo tak membuat pernyataan yang memicu keresahan. Dengan nada meninggi dan menyebut 12 kali kata bocor, Jokowi membantah kritik Prabowo.
"Saya mau jawab anggaran bocor 25 persen. Saya sampaikan anggaran 2018 Rp 2.000 triliun lebih. Kalau 25 persen Rp 500 triliun, itu duit ada di mana? Saya tanya, itu hitungan dari mana? Jangan membuat pernyataan yang membuat masyarakat resah, iya enggak? Yang namannya anggaran setiap tahun digodok disetujui oleh semua fraksi di DPR. Semua fraksi sudah tanda tangan, artinya sudah menyetujui. Begitu juga realisasi, pertanggungjawaban. Ada laporan juga yang sudah disetujui semua fraksi di DPR. Itu mekanisme politik. Jangan sampai sudah tanda tangan semua tanda tangan, tanda tangan, kemudian baru ngomong Rp 500 triliun bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, dari mana?"
ADVERTISEMENT
Masih di kesempatan yang sama, Jokowi menyebut kalau benar ada anggaran negara bocor, pasti ada pejabat pemerintah yang ditangkap KPK.
"Setiap tahun mekanisme pemberitaan selalu diaudit BPK, kalau tidak ada yang benar pasti sudah ditangkap yang namanya KPK. Mekanisme pemerintahan. Dan perlu saya sampaikan hasil pemeriksaan BPK hampir 80 persen WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kementerian itu, 80 dari 87 kementerian yang ada. Sudah berapa persen itu, 80 persen lebih. Inilah perbaikan yang terus kita lakukan agar uang rakyat kita amankan kita pakai untuk pembangunan.
Dibenarkan JK dan Mendagri
Meski Jokowi menyanggah dengan argumentasi audit BPK dan pengawasan DPR, namun kritik Prabowo ternyata dibenarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
ADVERTISEMENT
JK membenarkan ada anggaran negara yang bocor karena dikorupsi sebagaimana pernyataan Prabowo, namun angkanya tidak sampai 25%.
"Ya tentu (bocor). Kalau tidak bocor, kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu," kata JK di Kantor PMI, Jakarta, Jumat (8/2).
JK bicara berbeda dengan Jokowi yang menyebut 'kalau tidak ada yang benar, pasti sudah ditangkap yang namanya KPK'. Menurut JK, faktanya memang banyak pejabat ditangkap KPK.
"Itu ternyata banyak masuk KPK kan, tapi tidak semua, jangan disamaratakan. Ada (pejabat negara) yang bersih, ada yang enggak, tidak semua. Tidak benar itu diratakan 25 persen," imbuh JK.
Menurut JK, para pejabat negara hanya berani mengorupsi 7-15 persen dari anggaran yang ada. Sehingga, tidak benar jika anggaran bocor yang keluar karena kasus korupsi mencapai 25 persen."
ADVERTISEMENT
Lantaran maraknya korupsi, JK bahkan menyinggung jumlah pejabat negara di Indonesia yang ditangkap karena kasus korupsi.
"Menteri saja 9, bupati 120, gubernur 19, ada negara seperti enggak? Coba tunjukan satu negara yang anggota DPR-nya ada 40 ditangkap, yang kepala daerahnya 100 lebih, yang menterinya 9. Jadi memang ada korupsi, tapi kita tegakkan juga sangat keras," pungkasnya.
Dikuatkan Mendagri
Kebocoran anggaran juga dibenarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sama seperti JK, Tjahjo mengamini ada kebocoran tapi nilainya tidak sampai 25%.
“Saya kita soal anggaran bocor ada di mana-mana ya, tapi tidak mungkin kalau sampai sebesar itu (25 persen),” ucap Tjahjo di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (11/2).
Menurut Tjahjo, sejak tahun 2015 sampai saat ini kebocoran anggaran meskipun terjadi jumlahnya sangat minim. Tjahjo bicara lebih spesifik tidak semua korupsi karena anggaran bocor atau terkait anggaran negara.
ADVERTISEMENT
“Tapi mulai tahun ini mulai 2015 sampai sekarang tingkatnya kecil sekali. Jadi kalau ada kepala daerah yang OTT KPK tidak semua menyangkut masalah anggaran,” ujarnya.
Data 2018: 30 Pejabat Kena OTT
Data KPK justru mengonfirmasi adanya kebocoran anggaran lewat sejumlah pejabat negara yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sepanjang 2018, tercatat ada 30 OTT. Meski tidak semuanya terkait kebocoran anggaran negara.
"Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2018 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/12).
Pada 2017 lembaga pimpinan Agus Rahardjo dkk itu hanya melakukan 19 OTT, begitu pula dengan tahun 2016 yang dengan17 OTT. Atau jika menengok lagi tahun sebelumnya, KPK hanya menjaring 5 OTT untuk tahun 2014 dan 2015.
ADVERTISEMENT
Di tahun 2018, bila dilihat dari jenis perkaranya, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi dalam tangkap tangan KPK itu berupa penyuapan dengan total 152 perkara. Kemudian pengadaan barang atau jasa sebanyak 17 perkara, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebanyak 6 perkara.
Bila dikelompokkan berdasarkan tingkat jabatannya, setidaknya terdapat 91 perkara yang melibatkan anggota DPR ataupun DPRD, lalu 50 perkara melibatkan swasta, serta 28 perkara melibatkan kepala daerah (29 kepala daerah aktif dan 2 mantan kepala daerah). Terdapat pula 20 perkara lainnya yang melibatkan pejabat eselon I hingga IV.
