Anies Bangga DKI Pertahankan WTP: Kerja Keras Semua Jajaran Luar Biasa

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan di DPRD DKI setelah DKI meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Rabu (15/5). Foto: Moh Fajri/kumparan

Pemprov DKI baru saja mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun 2018. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bangga dan memastikan keberhasilan mempertahankan WTP karena peran seluruh pihak di Pemprov DKI.

“Kita semua merasa bangga dan ini adalah kerja keras seluruh jajaran yang luar biasa. Terutama dalam pencatatan pengelolaan aset, karena itu adalah PR kita yang paling besar. Dan kita semua, semua jajaran, Kepala SKPD, Kepala UKPD, sampai para pejabat pengelola barang,” kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/5).

“Semua bekerja keras selama beberapa bulan ini, memastikan bahwa laporan keuangan kita bisa baik dan alhamdulillah hari ini menjadi hari bahagia bagi kita semua,” tambahnya.

Anies mengungkapkan perjuangan pihaknya mempertahankan WTP diupayakan secara maksimal. Ia mengatakan, bahkan jajarannya sampai rela mengerjakan laporan-laporan hingga pukul 03.00 WIB.

Suasana rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta. Foto: Moh Fajri/kumparan

Ia berjanji ke depannya Pemprov DKI akan terus memperbaiki sistem laporan keuangan yang dimiliki saat ini.

“Ini kerja begitu banyak dan saya rasa tim di BPK juga menyaksikan itu. Pemprov DKI komit untuk terus-menerus meningkatkan mutu laporan keuangan. Jadi saya sampaikan juga tadi bahwa diperolehnya WTP bukan berarti kita selesai sampai puncak, tidak. Ini artinya kita harus terus-menerus meningkatkan dan ke depan PR-PR yang masih ada akan segera kita tuntaskan,” jelasnya.

Menyadari masih ada permasalahan yang harus dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anies memastikan pihaknya telah menyiapkan berbagai perbaikan.

“Jadi secara umum kita sudah menyiapkan sistemnya untuk menyelesaikan. Karena banyak aset-aset lama kita yang pencatatannya itu tidak selalu rapi. Aset DKI tuh dari mulai tahun 50-an, 60-an, 70-an. Nah tapi sekarang kita sudah on the right track, sudah ditata dengan rapi bahkan kita punya majelis untuk penataan aset. Satu-satunya di Indonesia yang memiliki itu,” terang Anies.

BPK menemukan masih ada beberapa kekurangan dalam laporan keuangan Pemprov DKI. Mulai dari temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan antara lain:

(1) pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap

(2) terdapat aset fasos dan fasum berupa tanah yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI namun masih dimanfaatkan oleh pengembang dan terdapat bangunan fasos dan fasum yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh pengembang namun belum diserahkan kepada Pemprov DKI

(3) Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) masih berada di rekening penampungan (escrow) dan belum dimanfaatkan oleh penerima bantuan.

Selain itu, dalam LHP kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, BPK mengungkapkan temuan antara lain:

(1) Penyusunan anggaran pembangunan pada dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kurang memadai yang mengakibatkan jumlah pagu dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan melebihi kebutuhan.

(2) masih terdapat kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan, dan ketidakpatuhan dalam proses pengadaan dari belanja barang/jasa dan belanja modal.

(3) keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum/kurang dikenakan denda keterlambatan pada beberapa SKPD.