Anies Memilih Tak Laporkan Denny Siregar soal Twit Batu di Ambulans

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy dan Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat. Foto: Ferry Fadhlurrahman/kumparan

Pemprov DKI menjadi korban hoaks. Di media sosial, beredar video dan narasi bahwa ambulans milik PMI dan Pemprov DKI yang membawa batu dan bensin untuk pendemo.

Ambulans itu bahkan diamankan di Polda Metro Jaya. Belakangan, diketahui tak ada batu seperti yang dituduhkan di media sosial di ambulans itu.

Salah satu yang menyebar soal informasi hoaks mengenai batu itu adalah akun @DennySiregar7 yang memiliki lebih dari 600 ribu follower. Denny kemudian menghapus kicauannya.

Terkait akun penyebar hoaks itu, apakah Pemprov DKI akan melapor ke Polda Metro?

Gubernur Anies Baswedan mengaku tak tertarik melakukan pelaporan. Anies tak mau energi habis terbuang percuma mengurusi hal seperti itu.

"Prioritas DKI adalah Jakarta stabil seluruh masyarakat aman," kata Anies di Balai Kota DKI usai bertemu Kapolda Metro Irjen Gatot di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/9).

Anies menegaskan, prioritas Pemprov DKI adalah untuk Jakarta yang aman dan masyarakat yang tenang.

"Jadi kita tidak mau menghabiskan energi buat yang lain-lain. Kita pastikan tadi pun pertemuan dengan Pak Kapolda dalam rangka masyarakat di Jakarta dalam rangka masyarakat tenang. Itu prioritas kita," tutur Anies.

Soal pengusutan hoaks ambulans membawa batu ini ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan tak sedikit yang meminta polisi bersikap adil ketika ada akun-akun pro pemerintah yang melakukan hoaks seharusnya tetap diusut dan dipidana.

Tanggapan Denny Siregar

Sementara itu Denny Siregar lewat akun Facebook-nya menyangkal apa yang diunggahnya adalah hoaks. Berikut penjelasan Denny Siregar:

Seharian meeting, ditelpon wartawan, ditanya gimana tentang hoaks mobil ambulans ?

Lah, kok hoaks ?? Saya bilang. Kalau gitu semua media beritanya hoaks dong ??

Bedakan antara polisi bilang "salah paham" dengan hoaks. Hoaks itu berita bohong. Sedangkan salah paham itu, kejadiannya betul, tapi ternyata ada salah penafsiran.

Yang wajib minta maaf, ya Polisi. Bukan media-media termasuk media sosial. Kita kan memberitakan apa adanya, sesuai laporan dilapangan.

Ya sudah. Demi menjaga marwah Pemprov DKI dan PMI, saya minta maaf dan take down beritanya. Semoga media Kompas juga mau minta maaf dan menghapus berita "salah paham" itu..