Anies Tanda Tangani Pergub Pembangunan Stadion BMW

3 April 2018 22:34 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:10 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sandiaga Uno di Balai Kota (Foto: Moh Fajri/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sandiaga Uno di Balai Kota (Foto: Moh Fajri/kumparan)
ADVERTISEMENT
Semasa kampanye, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan klub sepak bola Persija Jakarta akan dibangunkan stadion. Rencananya, rumah untuk 'Macan Kemayoran' akan dibangun Stadion BMW di Sunter, Jakarta Utara.
ADVERTISEMENT
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyampaikan perkembangan proses realisasi Stadion BMW sudah berjalan. Peraturan gubernur untuk pembangunan stadion, telah ditandatangani Anies. Pergub tersebut merupakan perwujudan dari kerja sama yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan badan usaha.
"Simpul kemitraan pemerintah dan badan usaha yang Pergubnya sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Salah satunya itu adalah pembangunan stadion bertaraf internasional," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/4).
Sandi mengatakan, Pergub tersebut telah ditandatangani satu pekan yang lalu. Saat ini, Pemprov telah menerima letter of intend calon pemrakarsa pembangunan Stadion BMW.
"Kami sudah menerima lebih dari 10 letter of intend dari calon pemrakarsa. Jadi ini yang paling banyak ditanyakan terutama setiap kami menghadiri pertandingan Persija," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Pada akhir April 2018, Sandi menyebutkan, akan diadakan konsultasi publik. Setelah itu akan dilanjutkan dengan uji kelayakan yang akan dilakukan pada Mei. Hal tersebut dipersiapkan agar pemrakarsa dapat melakukan proses finalisasi dengan baik.
Untuk pemilihan pemrakarsa, Sandi akan melakukan lelang pada Agustus. Sehingga diharapkan pada Oktober dapat dilakukan pengerjaan awal pembuatan stadion.
"Oktober sudah dilakukan pengerjaan awal di stadion BMW," kata dia
Menurut Sandi, tahapan tersebut merupakan usaha yang dilakukan demi mewujudkan skema kerja sama antara pemerintahan dan badan usaha. "Jadi itu tahapan yang kita inginkan untuk bisa dilaksanakan berkaitan dengan skema kemitraan pemerintah dan badan usaha," ujarnya.