Antrean PPDB Membludak, Disdik Jabar Klaim Sudah Sosialisasi
PerbesarDinas Pendidikan Jawa Barat telah menerima laporan terkait penyelenggaraan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Hasilnya, 90 persen Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah mengundang para orangtua calon murid untuk menyampaikan hal-hal terkait.
Terkait dengan membeludaknya pendaftar di hari pertama, Dinas Pendidikan Jawa Barat, menilai hal tersebut merupakan dampak dari PPDB SMP yang digelar sebelum SMA. Evaluasi diklaim sudah berlangsung agar kejadian serupa tidak terulang.
"Itu (membeludaknya antrean) kan dari hasil yang SMP. Jadi, kemarin SD ke SMP membeludak kita kaget akhirnya berdampak ke SMA," kata Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Jawa Barat Yesa Sarwedi di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (24/6).
Hingga hari ini, Yesa telah menerima sekitar 500 aduan yang disampaikan oleh masyarakat secara online melalui website dan media sosial. Mayoritas aduan, berasal dari wilayah kota besar seperti Bandung dan Bogor.
"Sebenarnya masalah KK banyak yang sama. Mayoritas di Kota Bandung, Depok, Bogor, dan Bekasi," ungkap dia.
Di lokasi yang sama, Sekretaris Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan Dinas Pendidikan Jabar telah mendatangi 5.000 sekolah sebelum menggelar PPDB untuk memberikan sosialisasi.
Akan tetapi, Abdul mengakui bila para penerima informasi yakni orangtua calon belum bertindak sesuai arahan karena belum paham. Buktinya, masih banyak orangtua calon murid yang mengantre sejak subuh pada hari pertama sebagaimana yang terjadi di Kota Bandung.
"5.000 lebih SMP dikunjungi artinya kerja sangat keras dinas ini," kata dia.
Selain pemahaman yang kurang, Abdul pun mengakui sosialisasi belum efektif. Ke depan, dia berharap seluruh elemen di Pemprov Jabar bisa turut membantu untuk memberi sosialisasi terkait dengan PPDB.
"Sosialisasinya belum efektif. Sudah melakukan kerja banyak tapi belum efektif. Saya tidak mau menggunakan kalimat 'dinas tidak becus bersosialisasi'. Tidak boleh. Dinas kerja sangat keras. Kami lihat sendiri," terang dia.
Sementara itu, Ketua PPDB SMAN 2 Bandung, Fredy Trisianly, mengatakan terjadi kesalahan persepsi di kalangan masyarakat merupakan penyebab membeludaknya antrean di hari pertama. Masyarakat salah menafsir poin yang tertera di dalam petunjuk teknis.
Selain itu, Fredy mengakui, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada orangtua calon murid memang kurang, terutama ke SMP swasta. Dia, yang turut menyosialisasikan, hanya diminta sosialisasi ke SMP negeri.
"Sosialisasi pemerintah ke sekolah-sekolah kurang terutama ke sekolah swasta. Kita hanya disuruh sosialisasi ke SMP-SMP negeri sekitar. Yang swasta ini siapa yang sosialisasinya? Nah, ini yang kalap," kata dia.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan rilis mengenai dibentuknya tim pengawas PPDB. Pengawasan dilakukan langsung dengan mewawancarai sekolah, petugas pendaftaran, orangtua, dan calon peserta didik baru.
Hasil pengawasan sementara, menunjukkan bahwa para orangtua calon peserta didik mengaku tidak pernah menerima sosialisasi. Kalaupun menerima sosialisasi PPDB 2019, sangat minim informasinya sehingga menimbulkan kebingungan para orang tua.