Anwar Ibrahim: Kebijakan Australia Berpengaruh pada Korupsi Najib

Anwar Ibrahim. (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengaitkan Australia dengan kasus korupsi yang tengah menjerat mantan Perdana Menteri Najib Razak. Anwar menuding pemerintah Australia terlibat dalam kasus tersebut.

Diberitakan AFP, Jumat (1/6), Anwar menuduh kebijakan luar negeri Australia berpengaruh terhadap pemerintahan Najib. Ia juga menyebut Negeri Kanguru itu selalu 'sangat mendukung' tiap pernyataan yang dilontarkan Najib.

"Sudah saatnya Australia mengakui fakta bahwa beberapa kebijakan luar negerinya jelas-jelas berpengaruh terhadap korupsi dan tindakan kriminal di Malaysia," kata Anwar kepada radio ABC.

Meski begitu, Anwar menyebut dirinya bersedia membangun kembali relasi dengan Australia jika Negeri Kanguru itu benar-benar tulus.

Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengatakan hubungan yang telah terjalin dengan pemerintahan Najib menguntungkan kedua belah pihak.

"Hubungan positif kami dengan pemerintahan sebelumnya memungkinkan kami untuk berkolaborasi dalam hal-hal yang menguntungkan Malaysia dan Australia," ujar Bishop.

"Kami tidak berusaha untuk melanggar kedaulatan negara lain. Kami mengharapkan negara lain untuk tidak ikut campur dalam urusan politik kami," tegas dia.

Bishop pun mengatakan siap menjalin kerja sama dengan pemerintahan Malaysia yang baru.

Sebelumnya, kepada kumparan Anwar mengatakan bahwa pemberantasan korupsi adalah revolusi yang paling dibutuhkan Malaysia. "Ini yang disebut pentahbiran yang amanah dan baik. Korupsi itu menjalar, dan harus dicekal dari sekarang," kata Anwar dalam wawancara khusus dengan kumparan.

Pemerintahan Malaysia yang baru pimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad tidak main-main dalam misi pemberantasan korupsi. Upaya pertama yang dilakukan adalah menyelidiki dugaan korupsi 1MDB yang melibatkan mantan PM Najib Razak.

Pada 2015, Najib dituding menyalurkan dana 1MDB sebesar RM 2,67 miliar atau hampir Rp 9,5 triliun ke rekening pribadinya melalui skema rumit yang melibatkan berbagai perusahaan cangkang di beberapa negara.

Najib membantah tuduhan tersebut dan pengadilan banding pada Februari lalu menyatakan pria 64 tahun itu tidak bersalah. Penyelidikan kasus ini masih berlangsung di enam negara tempat Najib diduga menyimpan dananya.