Anwar Ibrahim: Najib Diberi Jaminan Hukum, Saya Tidak

Datuk Anwar Seri Ibrahim dalam The ECGL Leadership Forum 2018 di Hotel Fairmount, Jakarta. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Pemimpin koalisi pemerintahan Malaysia Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, berkomentar soal proses peradilan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak. Najib diseret ke meja hijau atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Berbicara di Jakarta, Rabu (4/7), Anwar mengatakan saat menghadapi proses peradilan Najib akan mendapat hak penegakan hukum. Hak tersebut sama sekali tidak pernah dirasakan Anwar kala dirinya berhadapan dengan masalah hukum beberapa waktu lalu.

"Hukum tidak mengenal kedudukan tokoh besar atau kecil, yang memutuskan bersalah adalah bukan presiden atau perdana menteri, tetapi apa yang disebut new proses dan penegakan hukum yang adil," sebut Anwar di Hotel Farmount.

Mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak, melambai ketika dia berjalan ke ruang sidang di pengadilan di Kuala Lumpur. (Foto: REUTERS / Lai Seng Sin)

"Itu jaminan yang diberikan kepada Najib, walaupun saya tidak dapat kesempatan itu," sambung dia.

Pernyataan Anwar didasari pengalaman dirinya menghadapi proses hukum atas kasus sodomi saat Najib Razak berkuasa. Menurutnya ketika itu, dia tidak merasakan adanya penegakan hukum.

Anwar membantah tuduhan sodomi tersebut dan menganggap kasusnya bermotif politik, bertujuan untuk membungkam oposisi yang saat itu dipimpin olehnya. Dia pun yakin, Najib adalah orang yang menginginkan dirinya mendekam di balik bui.

"Saya mengeluarkan pernyataan, pemenjaraan saya 3,5 tahun atas tindakan dan putusan pak Najib," ucapnya.

Walau punya pengalaman buruk terhadap sistem peradilan Malaysia di waktu lampau, Anwar meyakini hal itu tak akan berlaku lagi. Sebab, pemerintahan sudah berubah dan hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.

"Jadi segala kecurangan ini, dan saya percaya beliau akan diberikan proses yang adil dan rakyat dapat menilai berdasarkan fakta," papar dia.