Azyumardi Azra: Yang Bilang 22 Mei Itu Jihad Pasti Ulama Partisan

Azyumardi Azra. Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra, berkomentar terkait adanya seruan jihad pada gerakan massa di depan Gedung KPU 22 Mei mendatang. Azra, yang juga Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi, mengatakan jika ada yang menyerukan hal tersebut maka dipastikan ia hanyalah ulama partisan.

"Ada ulama yang tidak berpolitik melihat dari sudut agama. Tapi ada ulama yang memang dalam setiap pernyataannya berkonotasi politik. Jadi kalau ada yang bilang 22 Mei itu jihad, saya kira itu adalah ulama yang partisan, yang partisan kepada pihak tertentu. Harusnya ulama jangan partisan," kata Azra di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (20/5).

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini menilai tidak seharusnya ulama menyampaikan seruan seperti itu. Sebab, seharusnya ulama membawa ketenangan kepada umat.

"Jadi itu menurut saya sikap ulama yang enggak bijak. Ulama harusnya menenangkan umat, memberi ketenangan, memberi kesabaran apalagi bulan puasa begini. Kalau yang namanya demo adalah ekspresi dari hawa nafsu," ujarnya.

Azra mengimbau masyarakat tidak mendengarkan ulama seperti itu. Ia menilai alangkah baiknya publik mendengarkan ulama-ulama yang bersikap netral. Azra menegaskan bahwa gerakan massa yang rencananya akan dilaksanakan tidak ada kaitannya dengan jihad.

"Jadi saya kira ulama seperti itu tidak perlu didengar. Yang perlu didengar itu ulama netral, berpihak pada kepentingan umat, negara. Kita harus apresiasi ulama NU, pimpinan PBNU, seperti KH Aqil Siradj, pimpinan Muhammadiyah Pak Haedar Nashir yang sudah mengimbau," katanya.

Sementara itu, cendekiawan muslim Quraish Shihab menganjurkan agar massa tak perlu melakukan aksi di depan Gedung KPU. Ia berharap agar penetapan rekapitulasi suara pemilu tanggal 22 Mei berjalan lancar.

"Kita berdoa dan mengharapkan supaya semua berjalan aman, tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan korban. Sebenarnya hemat saya tidak perlu lagi (aksi) karena aspirasinya sudah terdengar dan ada jalan keluar yang disiapkan UU. Jadi tidak perlu lagi," ujar Quraish.

Diketahui, KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 pada 22 Mei. Selain tenaga medis dari Dinkes DKI Jakarta, rencananya hari itu, akan ada sekitar 50.000 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda akan diterjunkan untuk pengamanan.