Bamsoet Kritik Airlangga: Ketua DPD Golkar Jual Rumah untuk Dana Saksi

Airlangga Hartarto (kiri) bersama Bambang Soesatyo. Foto: Antara/Wahyu Putro A

Calon Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo kembali melontarkan kritik kepada kepengurusan partai di bawah Airlangga Hartarto. Kali ini, pria yang akrab disapa Bamsoet ini, mengkritik tidak turunnya dana saksi di Pemilu Serentak 2019.

Bamsoet menyebut, tidak turunnya dana saksi merupakan salah satu bukti kepengurusan Golkar saat ini tak becus mengelola anggaran. Selain mengkritik dana saksi, Bamsoet juga menyoroti minimnya dana pembinaan bagi DPD Partai Golkar di daerah. Padahal, dana tersebut penting untuk menggerakkan mesin partai hingga tingkat desa.

"Belum pernah dalam sejarah Golkar pengadaan dana saksi pemilu amburadul seperti pemilu 2019 kemarin. Di mana dana saksi tidak turun sama sekali di beberapa daerah. Kalaupun ada yang turun, pemilu sudah selesai," ujar Bamsoet usai menerima beberapa Ketua DPD II di Jakarta, Minggu (21/7).

Karena dana saksi yang tak turun, lanjut Bamsoet, ketua DPD golkar banyak yang harus menggunakan kas pribadi. Mereka kemudian menggadaikan aset pribadi demi menutup kekurangan dana saksi.

"Tidak sedikit ketua-ketua daerah pontang-panting cari pinjaman dan bahkan ada yang terpaksa jual rumah dan mobil untuk menutup uang saksi yang semula dijanjikan oleh pusat,” ujar Bamsoet.

Keluhan ini disampaikan langsung oleh para pengurus daerah tingkat II tersebut kepada Bamsoet. Namun, ia enggan menyebut pengurus daerah mana saja yang dimaksud.

Bendahara Umum Partai Golkar periode 2014-2016 ini menambahkan, persoalan kurangnya dana saksi pada Pemilu lalu tidak boleh terulang kembali. Karena minimnya dana saksi yang diberikan DPP ke daerah, mengakibatkan banyak tempat pemungutan suara (TPS) tidak memiliki saksi dari Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Padahal fungsi saksi partai ini sangat penting. Merekalah garda partai terdepan dalam mengawasi kecurangan Pemilu dan mengawal suara perolehan partai di daerah masing-masing. Saya tidak ikhlas melihat pengurus daerah dikambinghitamkan akibat turunnya suara Partai Golkar karena tidak bisa mengatur saksi di daerah" kata Bamsoet.

Lebih lanjut, mengenai dana pembinaan rutin untuk DPD I dan II, Bamsoet mengatakan, di kepengurusan sebelum periode Airlangga, dana ini lancar didistribusikan ke daerah. Namun, hal ini tak lagi terlihat di zaman Airlangga.

“Saya tidak ingin lagi melihat pengurus daerah terlilit hutang atau sampai menguras harta kekayaan untuk menggerakkan mesin partai akibat tidak adanya bantuan dana dari pusat," tutur Ketua DPR ini.

Kedepan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini akan mereformasi Partai Golkar sebagai tempat yang nyaman bagi generasi milenial. Sehingga mendorong regenerasi secara sistematis dan berkelanjutan.

"Di Pemilu 2019, tidak sampai 5 persen milenial memilih Partai Golkar. Padahal di tubuh Partai Golkar ada Pemuda Pancasila, FKPPI, AMPI dan AMPG yang sayangnya tak pernah disentuh oleh DPP Partai Golkar," ujar Bamsoet.

"Rebranding menjadi partai modern dan gaul harus segera dilakukan. Partai Golkar harus menjadi Partai Zaman Now, bukan partai jadul yang ketinggalan zaman," tutup dia.