BEM IPB: Aparat TNI dan Polri Dekati Kampus Redam Aksi Mahasiswa

Aksi mahasiswa membawa spanduk di Patung Kuda berakhir, barisan massa mulai bubar. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Presiden Mahasiswa BEM KM IPB, Muhammad Nurdyansyah, menegaskan bahwa penggembosan gerakan mahasiswa bukan sekadar isu. Menurutnya, penggembosan itu dilakukan secara berkolaborasi, antara oknum dengan pihak kampus.

Menurut Nurdyansyah, ada pihak-pihak berkepentingan yang tengah beraksi, dengan cara mendatangi kampus-kampus. Pihak itu, katanya, yaitu dari unsur Polri dan TNI, yang hendak mengendalikan situasi keamanan masa menjelang dan saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

“Saya mungkin di IPB, bahwa pendekatan-pendekatan itu baik secara persuasif ataupun birokrasi, dari kampus, itu memang ada. Tapi itu awal mulainya dari aparat kepolisian sebenarnya. Dan juga dari aparat militer ya, TNI juga hadir di dalam kampus,” ungkap Nurdyansyah yang juga Koordinator Pusat BEM SI ini saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (16/10).

Nurdyansyah melanjutkan, pendekatan-pendekatan yang dilakukan pihak TNI dan Polri itu bentuknya beragam, salah satunya dalam bentuk jamuan makan bersama. Muaranya, tak lain agar kampus bisa turut meredam rencana-rencana aksi mahasiswa dalam kurun waktu 15-20 Oktober.

“Jadi upaya pendekatannya seperti ada jamuan, ada makan bersama, ada undangan,” katanya.

Namun begitu, Nurdyansah menegaskan bahwa mahasiswa berikut unsur birokrat IPB sampai saat ini masih independen. Katanya, para pimpinan IPB pun memiliki perhatian yang baik terhadap iklim kebebasan berpendapat di dalam kampus.

Perhatian atau komitmen itu, menurut Nurdyansyah, dipraktikkan dengan membatasi akses aparat keamanan ke mahasiswa.

“Kami bersama kampus itu menegakkan komitmen bahwa bagaimanapun, ketika mahasiswa mau bertemu dengan aparat itu harus sepengetahuan dari pihak kampus, supaya ada pendampingan,” bebernya.

Tak Hanya IPB

Sementara itu, di kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), upaya-upaya penggembosan juga terjadi, melalui ‘tangan’ kampus, juga ‘tangan’ oknum polisi.

Ketua BEM UNJ Abdul Basit bercerita bahwa kampusnya melarang mahasiswa untuk terlibat demonstrasi. Sebagai upaya pengalihan, kampus, dengan dorongan ‘pihak luar kampus’, menawarkan pembiayaan-pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di kampus.

“Ada oknum tertentu yang sampai menghubungi pihak birokrasi, sehingga birokrasi di sini mungkin sebagai jembatan dengan mahasiswa,” ucap Basit.

“(meminta mahasiswa) Tidak melaksanakan aksi untuk saat-saat ini. Jadi UNJ lakukan kegiatan yang sifatnya mungkin pensi (pentas seni-red) atau yang lainnya, yang mana ujungnya adalah untuk tidak aksi di tanggal 15 sampai dengan tanggal 20,” kata Basit.

Mahasiswi menyerahkan spnduk bergambar tikus dengan tulisan KPK kepada polwan. Foto: Andesta Herli/kumparan

Tak berhenti di situ. Bahkan yang lebih menonjol lagi, ada oknum polisi yang mencoba ‘merayu’ sekaligus mewanti-wanti mahasiswa secara langsung, dengan cara berkeliling dari satu sekretariat ke sekretariat kemahasiswaan lainnya.

“(oknum itu) Bertemu mahasiswa, bahkan mendatangi sekretariat-sekretariat. Mereka mengundang untuk ke dalam ruang makan-ruang makan seperti itu. Mereka mengimbau untuk tidak aksi. Memberikan informasi-informasi yang sifatnya menakuti kita, terkait demo,” tutur Basit.