Berbagai Masalah UNBK di Daerah Terpencil Nusantara

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). (Foto: Antara/David Muharmansyah)

Hari ini seluruh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di Indonesia mulai menjalani Ujian Nasional (UN). Beberapa sekolah menggunakan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), beberapa lainnya menggunakan sistem Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), UN tingkat SMA yang digelar pada 10-14 April 2017 ini akan diikuti oleh 1.812.035 siswa dari 20.557 sekolah di Sabang hingga Merauke. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.905 sekolah atau 667.741 peserta mengikuti Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) dan 9.652 sekolah atau 1.144.294 peserta mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Sebelumnya, seluruh sekolah tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK) juga telah menyelenggarakan UN pada tanggal 3-6 April 2017 kemarin. Dari semua SMK yang menjalani UN, ada 9.829 SMK yang menggunakan sistem UNBK. Berbagai masalah menyangkut UNBK terjadi di berbagai daerah.

Persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). (Foto: Antara/M Agung Rajasa)

Gagal UNBK Akibat Padam Listrik

Di ujung barat Tanah Air, misalnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh menyurati PLN agar tidak memadamkan listrik di sekitar sekolah saat ujian nasional berbasis komputer (UNBK) berlangsung.

"Suratnya sudah kami kirim ke PLN agar tidak ada pemadaman listrik, terutama di sekitar sekolah yang melaksanakan UNBK," kata Kepala Dinas Pendidikan Aceh Laisani di Banda Aceh, Senin (10/4), sebagaimana dilansir Antara.

Laisani menceritakan pengalaman UNBK SMK yang berlangsung pekan lalu. Saat UNBK tingkat SMK berlangsung, pemadaman listrik terjadi di hampir semua kabupaten/kota di Aceh. Akibatnya, komputer yang menjadi alat utama ujian nasional tak bisa dinyalakan.

Dari pengalaman tersebut, kata dia, pihaknya menyurati PLN agar tidak terjadi pemadaman saat UNBK berlangsung. Jika memang pemadaman tidak bisa dihindari, maka anak didik terpaksa menjalani ujian susulan.

Laisani menuturkan, "Ujian berbasis komputer ini memakan waktu satu hari. Setiap sekolah harus melaksanakan ujian dengan tiga sesi: pagi, tengah hari, dan petang. Kalau listrik padam beberapa jam saja, tentu mengganggu jadwal ujian.”

Di Aceh UNBK dilaksanakan di 397 SMA/MA di 23 kabupaten/kota dengan jumlah peserta mencapai 36.886 orang. Adapun UNKP dilaksanakan di 308 SMA/MA di seluruh Aceh dengan jumlah peserta mencapai 18.900 orang.

"Jumlah sekolah, baik SMA maupun MA yang melaksanakan ujian nasional mencapai 705 sekolah. Sedangkan peserta keseluruhannya sebanyak 55.786 anak didik," terang Laisani.

Fasilitas Ujian Nasional. (Foto: Seno/Antara)

Keterbatasan Fasilitas Komputer dan Internet

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, peserta didik di Riau yang terdiri dari SMA/MA/SMK termasuk SMA Luar Biasa (LB) yang siap untuk mengikuti UN ada sebanyak 78.485 siswa.

Namun, sebagaimana dilansir Antara pada Minggu (9/4), siswa yang akan melaksanakan UN dengan sistem UNBK hanya berjumlah 49.313 orang. Rinciannya yaitu siswa tingkat SMA sebanyak 27.068 orang, MA 1.225 orang, serta SMK sebanyak 21.020 orang.

Sisanya menjalani UN dengan sistem UNPK. Totalnya ada 39.085 siswa, dengan rincian di tingkat SMA 27.218 orang, MA ada 8.319 orang dan SMK 3.548 orang.

Keterbatasan jumlah komputer yang ada di Provinsi Riau menjadi salah satu sebab sebagian siswa masih melaksanakan UN dengan sistem UNKP. Selain itu pelaksanaan UNBK juga terkendala dengan masih terbatasnya jaringan internet di sejumlah daerah di Riau.

Pelaksanaan Ujian Nasional di Jayapura. (Foto: Indrayadi TH/Antara)

Pungutan Biaya UN Akibat Dana Pemerintah Tak Kunjung Cair

Di Mimika, Papua, pelaksanaan UN dinodai oleh adanya pungutan dari pihak sekolah kepada para wali murid. Dilansir Antara, Jumat (7/4), Kepala Bidang SMK yang juga Ketua Panitia UN SMA-SMK 2017 pada Dinas Pendidikan Menengah (Dispenmen) Mimika, Selsius Aron, mengatakan, "Sampai sekarang kami belum mengetahui persis adanya pungutan sampai Rp 3,3 juta di SMK Negeri 3 Mimika itu. Kami baru tahu setelah diberitakan media massa,."

Selsius menerangkan, "Sesuai penjelasan kepsek (SMK Negeri 3 Mimika), penentuan biaya tersebut sudah disepakati dengan orang tua murid dalam rapat komite sekolah. Sebagai sekolah kejuruan di bidang kesehatan, SMK Negeri 3 Mimika memang membutuhkan banyak biaya untuk ujian praktik karena semua alat-alat praktikum harus didatangkan dari Pulau Jawa. Yang jadi soal, sampai penyelenggaraan ujian berlangsung, dana bantuan dari pemerintah belum ada, sementara proses penyelenggaraan ujian harus berjalan.”

Biaya Rp 3,3 juta yang dipungut dari setiap peserta UN di SMK Negeri 3 Mimika digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan ujian mulai dari Ujian Sekolah, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), ujian praktik atau ujian kompetensi, hingga Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

"Mereka menggunakan istilah dana pinjaman dari orang tua murid. Ketika dana dari pemerintah sudah cair, sekolah tinggal menghitung berapa yang harus dikembalikan kepada orang tua murid," ujar Selsius.

Kepsek SMK Negeri 3 Mimika, Jhon Lemauk, mengakui pungutan sebesar Rp 3,3 juta itu sangat membantu penyelenggaraan UN di sekolahnya. Sesuai perjanjian bersama dengan orang tua murid peserta UNBK, pungutan itu adalah bentuk pinjaman yang nanti akan dikembalikan setelah pemerintah mencairkan bantuan ke sekolah-sekolah.

Namun jika nanti bantuan yang diterima dari Pemkab Mimika tidak mencukupi untuk menutupi seluruh biaya penyelenggaraan ujian, pungutan tersebut menjadi bentuk partisipasi orang tua untuk membantu pihak sekolah dalam memperlancar penyelenggaraan UN tahun ini.