BNPB Soal Politisi Malaysia Sebut Gempa Palu karena Azab: Itu Hak Dia

25 Oktober 2018 9:11 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:05 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Alat berat sedang mengangkut bagian reruntuhan jembatan kuning, Palu, Rabu (24/10/2018).  (Foto: Adhi Muhammad Daryono/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Alat berat sedang mengangkut bagian reruntuhan jembatan kuning, Palu, Rabu (24/10/2018). (Foto: Adhi Muhammad Daryono/kumparan)
ADVERTISEMENT
BNPB menanggapi tudingan pemimpin oposisi Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi yang menyebut gempa dan tsunami di Kota Palu merupakan azab karena maraknya perilaku gay. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menanggapi santai pernyataan Ahmad.
ADVERTISEMENT
Sutopo mengatakan, persepsi munculnya bencana itu, tergantung pada bidang ilmu pemahaman seseorang yang memaknainya. Ia menyebut pandangan seorang ahli geologi, ahli manajemen bencana, ahli agama, dan politikus akan sangat berbeda menyikapi terjadinya bencana alam.
"Bagi seorang geologi memaknai gempa dan tsunami di Palu adalah pergerakan lempeng, bagi orang tata ruang bencana yang terjadi di Palu karena tata ruang yang tidak mengindahkan mitigasi bencana, bagi ahli manajemen bencana memaknainya bertemunya bahaya dan kerentanan sehingga terjadi bencana," kata Sutopo kepada kumparan, Kamis (25/10).
"Bagi seorang agama, memaknainya sebagai azab dan peringatan Allah agar manusia tidak melakukan dosa. Setiap orang berhak memaknai bencana sesuai dengan persepsi bencana," lanjut Sutopo.
Pemimpin oposisi Malaysia Ahmad menyampaikan pandangannya tersebut di parlemen, saat dia memperingatkan tentang pengaruh yang berkembang dari komunitas gay Malaysia.
ADVERTISEMENT
Sutopo menyebut komentar mantan wakil PM Malaysia merupakan hak seseorang dalam kebebasan berpendapat. Ia pun menilai hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan.
"Jadi apa yang disampaikan mantan wakil PM Malaysia itu hak dia memaknai sesuai persepsinya," tandasnya.
Sebelumnya Wali Kota Palu, Hidayat mengatakan, selama memimpin Kota Palu ia tak pernah melihat perilaku seperti LGBT di publik. Menurutnya, daripada berbicara mengenai topik kontroversial tersebut, justru yang diperlukan saat ini adalah mengajak semua pihak untuk introspeksi diri.
"Saya kira perilaku menyimpang pasti ada di setiap daerah, tapi saya belum melihat hal itu di Palu. Mungkin ada, tapi saya mengajak semua pihak untuk berintropeksi diri, memohon petunjuk dari Allah SWT," kata Hidayat kepada kumparan, Rabu (24/10).
ADVERTISEMENT