BPIP: Banyak ASN Tak Setuju Pancasila

Plt. Kepala BPIP Prof. Dr. Hariyono memberi sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengungkapkan saat ini banyak riset tentang sikap terhadap Pancasila. Namun hasilnya memprihatinkan, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

"Hasil riset beberapa lembaga, teman-teman di ASN, banyak yang tidak suka Pancasila. Ini kan tantangan. Kan lucu, sebagai aparatur negara tapi dia tidak setuju Pancasila," kata Pelaksana tugas (Plt.) Kepala BPIP Hariyono usai menghadiri 'Rakornas Simpul Strategis Pembumian Pancasila' di Merlyn Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

Hariyono tidak menyebut hasil tersebut berdasarkan riset lembaga mana saja. Namun, ia menegaskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah sesuatu yang sudah final.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) upacara. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Menurutnya, kondisi tersebut bisa terjadi lantaran minimnya pembelajaran tentang Pancasila kepada masyarakat, terutama pascareformasi.

"Karena sejak tahun 1998 sampai dengan 2016, Pancasila kan enggak wajib di pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Demikian juga pengaruh siraman Pancasila di lingkungan publik, termasuk di pemerintahan itu relatif kurang," kata Hariyono.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Hariyono menyebut BPIP telah menggandeng sejumlah lembaga dan kementerian untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila.

BPIP berpendapat, untuk mengantisipasi adanya ASN yang anti-Pancasila, harus ada pengetatan sistem rekrutmen.

"Kalau untuk pendidikan, kami juga kerjasama dengan Kemendikbud dan Kemenristekdikti agar Pancasila mulai diajarkan sejak Paud sampai perguruan tinggi. Kebetulan di UU No 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, Pancasila sudah menjadi materi kuliah wajib," pungkasnya.

Indikasi adanya abdi negara yang anti-Pancasila juga pernah diungkapkan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mayjen TNI (Purn) Soedarmo. Dia menyebut sebanyak 19,4 persen pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Data 19,4 persen PNS yang anti-Pancasila itu ia kutip dari survei Alvara Research yang dilakukan 10 September sampai 5 Oktober 2017 di 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Sedangkan Menteri Pertahanan Ryamizard mencatat ada 3 persen anggota TNI terpapar doktrin anti-Pancasila.