BPN Prabowo-Sandi Ingin Ada TPF dan Pengumuman KPU 22 Mei Ditunda
PerbesarNarasi akan dugaan kecurangan pemilu terus didengungkan oleh BPN Prabowo-Sandi. Kali ini, mereka berharap ada tim independen yang mau menjadi Tim Pencari Fakta (TPF) atas dugaan tersebut.
“Ketika ada pihak civil society, pihak independen yang usulkan bentuk TPF, kami menyambut baik. Karena akan baik kalau tim itu diselenggarakan oleh yang independen yang bisa dengar dan diberi akses, dan mencari fakta ke seluruh stakeholder,” ucap Direktur Materi dan Debat BPN, Sudirman Said, di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (26/4).
Sudirman berharap, tim tersebut diberi akses ke semua pihak yang dibutuhkan. Ia menyebut pihak Bawaslu, KPU, hingga Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai stakeholder yang wajib dimintai data.
“Karena kepolisian dan BIN dipersepsikan lakukan operasi-operasi yang menguntungkan salah satu paslon, itu dirasakan masyarakat, tapi kemudian kalau tidak bisa dibuktikan TPF akan menjadi dugaan-dugaan tidak sehat,” kata Sudirman.
TPF diharapkan menjadi pihak yang independen. Sudirman tidak bisa menunjuk pihak tertentu, dengan harapan TPF bisa berlaku obyektif.
“Kapan dibentuknya itu di luar kontrol kita karena kita berharap justru pihak ketiga yang objektif, yang tidak berpihak pada pihak 01 dan 02 sehingga bisa betul-betul bekerja atas nama bangsa dan negara,” tutur pria yang pernah menjadi Menteri ESDM di bawah Presiden Jokowi ini.
Besar harapan Sudirman TPF ini segera terbentuk. Bahkan, jika TPF telah terbentuk nantinya, dan menemukan kejanggalan dalam pemilu yang mengindikasikan ada kecurangan yang bersifat Terstruktur Masif dan Sistematis (TSM), pengumuman rekapitulasi real count KPU pada tanggal 22 Mei bisa ditunda.
“Bisa jadi kalau begitu dibentuk temuan awalnya masif, ya akan berinteraksi dengan agenda KPU dan bisa-bisa kalau begitu serius, maka penetapan tanggal 22 Mei itu harus ditunda,” kata Sudirman.