BPS: Indeks Demokrasi di DKI, DIY, Kaltara, dan Babel Paling Baik

Menteri Polhukam Wiranto (kedua kiri), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri), dan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X saat peluncuran Indeks Demokrasi Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya. (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Badan Pusat Statistik (BPS) RI meluncurkan buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2017 dan Pemberian Penghargaan IDI Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (13/12).

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan, angka IDI cenderung fluktuatif seiring dengan peristiwa politik di berbagai provinsi. IDI di tahun 2017 berada di angka 72.11 persen yang menunjukkan demokrasi Indonesia berada di level sedang. Dari angka itu, ada 4 provinsi yang mendapatkan nilai baik, yaitu di atas 80 persen.

“Dari 34 provinsi tidak ada satu provinsi yang nilai IDI di bawah 60. Dengan kata lain, tidak ada provinsi yang IDI-nya buruk," kata Suhariyanto di lokasi, Kamis (13/12).

"Sebaliknya dari 34 provinsi, baru ada 4 provinsi yang indeks demokrasi Indonesia berkategori baik di atas 80,” ujarnya.

Dari 4 provinsi itu, DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang dikategorikan memiliki indeks demokrasi yang baik. “Pertama DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung,” tambahnya.

Menteri Polhukam Wiranto (kedua kiri), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri), dan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X saat peluncuran Indeks Demokrasi Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya. (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Suhariyanto menjelaskan, IDI disusun berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat. Penilaian ini juga dilakukan atas kerja sama dengan Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkopolhukam. Untuk penilaian kali ini juga melibatkan pemberitaan dari media.

“Penghitungan IDI agak berbeda. Diperoleh dari review surat kabar lokal dan terhadap berbagai dokumen, misalnya Perda, Pergub, dari berbagai kasus dan kejadian demokrasi yang dikumpulkan dari surat kabar yang bersifat kualitatif, dikonversi jadi angka-angka kuantitatif, kemudian didiskusikan dalam FGD,” jelasnya.

Selain itu, Suharianto menuturkan komponen penilaian juga terdiri dari berbagai aspek, variabel, dan indikator. Namun, Suharianto belum mengungkapkan detail penilaiannya. Suharianto memastikan ada peningkatan IDI di tahun 2017.

“Aspek kebebasan sipil mengalami peningkatan karena ada indikator kebebasan, berkeyakinan, dan kebebasan diskriminasi. Aspek lembaga demokrasi juga meningkat signifikan karena perbaikan peran DPRD dan peran demokrasi pemerintah,” pungkasnya.

Peluncuran buku dan penghargaan ini dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono.