Curhatan Keluarga Anggota KPPS yang Meninggal saat Bertugas
PerbesarADVERTISEMENT
KPU mencatat setidaknya ada 496 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 hingga Jumat (10/4) yang meninggal dunia. Sementara sebanyak 4.602 petugas KPPS mengalami sakit.
ADVERTISEMENT
Sejumlah pihak menyerukan agar dilakukan investigasi atas fenomena ini. Bahkan, beberapa meminta agar jenazah para pahlawan demokrasi itu diautopsi untuk mengetahui secara jelas penyebab kematiannya.
Sejumlah pihak menduga para petugas yang meninggal itu disebabkan faktor non-medis, salah satunya diracun.
Keluarga Tolak Autopsi
Akan tetapi, usulan itu tampaknya tak diterima oleh semua keluarga KPPS yang meninggal. Salah satunya keluarga almarhum Rudi Mulia Prabowo yang merupakan Ketua KPPS 09 Kelurahan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur.
Istri Rudi, Sukaesih (58), menegaskan tidak akan mengizinkan jenazah suaminya diautopsi. Selain tidak rela dan tak tega, ia juga mengaku sudah ikhlas dengan kematian suaminya itu.
“Enggak, saya enggak izinin untuk autopsi, enggak mau saya. Kan itu enggak bisa sembarangan kan, harus ada izin keluarga kan. Enggak saya izinin, saya enggak tega,” ujar Sukaesih kepada kumparan, Jumat (10/5).
Menurutnya, apabila ada pihak yang tidak menerima atau menaruh curiga soal penyebab banyaknya petugas KPPS yang meninggal, itu menjadi urusan mereka. Sedangkan keluarga meyakini tidak ada yang ganjil dengan kematian Rudi.
ADVERTISEMENT
“Enggak ada yang ganjil, wawancara sebelumnya dengan kumparan kan juga sempat bilang jantungan karena kelelahan juga. Kata dokter katanya itu angin duduk,” lanjutnya.
Rudi meninggal dunia pada Senin (22/4) atau tepatnya 5 hari setelah pemungutan suara. Rudi mengeluh pusing hingga muntah sebanyak dua kali.
Anggap Autopsi Tak Rasional
Sementara itu, anak Rudi bernama Inez Nabila (23) tersentak saat mendengar ada pihak yang menduga KPPS meninggal karena diracun sehingga perlu diautopsi.
Bagi Inez, menuduh KPU curang saja sudah menyakiti hati almarhum ayahnya yang juga petugas KPU, apalagi kalau mesti membongkar kuburnya demi dugaan serampangan itu.
“Melihat jasad Papa saya dimasukkan ke dalam liang lahat saja hati saya sudah hancur-sehancurnya. Apalagi kalau harus lihat kuburan Papa harus dibongkar terus dibelah-belah badannya guna proses autopsi,” ujar Inez kepada kumparan, Jumat (10/5).
ADVERTISEMENT
Inez geram dengan segala isu yang dikaitkan dengan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia, seolah mereka --terutama pendukung Prabowo-- tak memikirkan keluarga yang berduka.
“Maaf, hati saya sakit sebenarnya kalau ada yang bilang Papa saya meninggal karena diracun, dijadikan tumbal, untuk salah satu paslon. Saya yang seharian sama Papa pas waktu pemilu, lagian kalau emang Papa diracun, kenapa enggak langsung mati di tempat saja? Kenapa harus 5 hari setelah pemilu,” kata Inez.
“Seharusnya yang dibelah tuh mereka-mereka yang nuduh Papa mati karena diracun. Coba dibelah bagian kepalanya masih ada otaknya apa enggak, kenapa otaknya enggak bisa dipakai buat mikir yang rasional?” ucapnya.
KPU Minta Insiden KPPS Meninggal Tak Diungkit
Di tengah proses penghitungan dan rekapitulasi surat suara Pemilu 2019, KPU masih menjadi sorotan karena banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia maupun sakit. KPU ingin peristiwa ini tidak terus dibahas oleh masyarakat luas.
ADVERTISEMENT
"Proses KPU sekarang ini kan sedang disibukkan dengan banyak hal. Kita juga sudah mengurusi tentang teman-teman atau saudara-saudara kita yang meninggal ketika bertugas di KPSS. Kita sudah mengurusi itu," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5).
Ilham mengatakan, KPU tidak ingin membahas persoalan ini terus menerus. Sebab, pihaknya tengah fokus pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara nasional. Sehingga pengumuman pemenang pemilu dapat dilakukan tepat waktu, yakni 22 Mei mendatang.
Namun, jika ada sejumlah pihak yang tetap menginginkan dan membentuk Tim Pencari Fakta untuk memastikan penyebab kematian petugas KPPS, KPU tidak akan melarangnya. Akan tetapi, KPU dipastikan tidak ikut dalam tim tersebut.
"Kalau memang ada tim investigasi yang melakukan investasi silakan saja. Kalau menurut kami memang murni kelelahan, murni kecapekan. Coba dicek deh sekarang aja kabupaten/kota sudah ada banyak yang sakit ya, seperti yang dari Bekasi di kota di kabupaten," tutur Ilham.
ADVERTISEMENT
"Kalau kemudian kami tanggapi tersebut hal-hal itu banyak hal yang kemudian tidak bisa kami kerjakan ke depan. Prinsipil adalah sekali lagi kami sudah upayakan ada santunan dan sebagainya, artinya bukan kita selesaikan hanya dengan santunan, tidak. Tetapi kemudian mari kita evaluasi pemilu serentak ini bersama-sama," tutupnya.