Demo di DPR, Massa Buruh Minta Bertemu Puan Maharani

Massa buruh berunjuk rasa di sekitar Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (2/10). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Massa dari serikat buruh menggelar unjuk rasa di dekat gedung DPR RI, Rabu (2/9). Mereka menolak revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS, serta meminta revisi PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pukul 11.30 WIB, massa yang mayoritas mengenakan kaos hitam dan memakai tutup kepala merah, meminta polisi membuka barrier kawat berduri dan beton pembatas jalan agar bisa berorasi di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Karena barrier ini, massa hanya bisa beraksi di belokan dari arah GBK, sebelum restoran Pulau Dua, tak bisa menuju ke depan gedung wakil rakyat. Barrier itu dipasang aparat sejak terjadi demo mahasiswa beberapa hari belakangan ini.

Sementara itu, dari atas mobil komando, salah satu orator meminta bertemu dengan Ketua DPR yang baru saja dilantik, Puan Maharani.

Massa buruh berunjuk rasa di sekitar Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (2/10). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

"Karena Ibu Puan saat menjadi Menko PMK mendukung kenaikan iuran BPJS. Kita ingin melihat [sikapnya] saat menjadi Ketua DPR," ujar salah seorang orator.

"Kita berharap pimpinan DPR yang baru, Ibu Puan Maharani, Bapak Aziz (Aziz Syamsuddin) dari Golkar, Bapak Muhaimin (Muhaimin Iskandar), Bapak Dasco (Sumi Dasco), Bapak Rachmat Gobel, dapat bertemu dengan kami," sambungnya.

Massa buruh berunjuk rasa di sekitar Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (2/10). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi, menuturkan, pihaknya sengaja melakukan demonstrasi hari ini karena bertepatan dengan baru dilantiknya anggota DPR periode 2019-2024.

"Kami ingin bertemu dengan pimpinan DPR untuk memastikan bahwasanya DPR periode 2019-2024 dan presiden 2019-2024 memastikan kesejahteraan buruh meningkat, bukan dikurangi," kata Rusdi di lokasi.

Menurutnya, revisi UU Ketenagakerjaan sangat merugikan kalangan buruh dan hanya menguntungkan pengusaha.

"Kenapa kami tolak, karena isinya sangat membahayakan bagi masa depan anak-anak buruh, akan suram. Terjadinya pasar kerja yang fleksibel. Mudah direkrut, mudah di-PHK tanpa pesangon. Kita melihat sistem outsourcing akan dipermudah, kontrak dipermudah, ini adalah perbudakan mode baru," paparnya.

Hingga saat ini, demonstrasi masih berlangsung. Perwakilan dari masing-masing serikat pekerja dipersilakan berorasi dari atas mobil komando.

Ketua Harian KSPI, Muhammad Rusdi di sekitar Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (2/10). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan