Demokrat: Kami Tak Minta Jabatan Menteri, Ada Harga Diri dan Gengsi

Diskusi Periode Ke-2 Jokowi, merangkai gerbong pendukung vs menata barisan oposisi di Kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (19/7). Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Sikap politik Partai Demokrat setelah Pilpres 2019 masih belum ditentukan. Namun, sinyal partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut bergabung ke koalisi Jokowi sudah mulai terlihat sejak pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menegaskan, pertemuan AHY dan Jokowi beberapa waktu lalu dalam rangka menjaga komunikasi sekaligus menenangkan suasana setelah Pilpres 2019 selesai. Tidak ada pembahasan mengenai jabatan menteri dalam pertemuan itu.

"Yang pasti kami konsisten. Yang pasti jabatan-jabatan apapun itu enggak boleh meminta-minta. Ada harga diri, ada gengsi. Sikap Demokrat sebelum Pilpres dan sesudah Pilpres, sangat jelas, yakni menjaga bagaimana negeri ini sebaik-baiknya," kata Didi dalam diskusi Para Syndicate di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7).

Selain itu, Didi keberatan jika ada pihak yang menilai Partai Demokrat selama ini melakukan manuver politik agar dapat bergabung dengan pemerintah. Ia menegaskan komunikasi AHY dan Jokowi untuk menenangkan suasana.

"Bahwa yang namanya Pilpres, namanya Pileg itu putus di 17 April. Setelah Pilpres dan Pileg itu, jangan persaudaraan menjadi rusak. Karena itu langkah AHY harus dibaca demikian. Tidak ada sama sekali manuver, apalagi bicara kursi menteri, itu masih jauh banget. Jadi tidak sama sekali kita ke sana," ucap Didi.

Lebih jauh, Didi menegaskan Demokrat siap berada di posisi mana pun baik pemerintahan maupun oposisi. Dengan catatan 14 program pro rakyat Demokrat dapat terlaksana dengan baik.

"Partai Demokrat, pascapemilu ini siap dalam posisi apapun. Siapa pun bersama kami, baik di dalam pemerintahan maupun di luar, harus jelas bahwa 14 program Demokrat ini bisa beririsan dengan pihak-pihak yang siap bersama dengan kami," ujar Didi.

"Tetapi kita lihat ke depan, kalau memang diperlukan juga. Tapi ini sepenuhnya hak prerogatif Presiden, siap dalam posisi apapun," tutup Didi.