Demokrat: PDIP Cuci Tangan soal Dugaan Kader Terlibat Korupsi e-KTP

Ferdinand Hutahean, Juru bicara Partai Demokrat (Foto: Intan Novianti/kumparan)

Terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto menyebut sejumlah politikus PDIP yakni Puan Maharani, Pramono Anung hingga Ganjar Pranowo menerima uang korupsi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bereaksi dengan melempar kasus tersebut ke Partai Demokrat.

Pasalnya, saat proyek tersebut berlangsung, pemerintahan berada di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menjabat Ketua Umum Demokrat. Mengomentari Hasto, Demokrat menuding ucapan Hasto tersebut adalah bagian dari politik cuci uang.

"Saya pikir Hasto sedang memainkan politik cuci tangan dalam hal ini. Hasto ingin mengesankan ke publik bahwa posisi PDIP saat kejadian korupsi e-KTP adalah oposisi yang tidak mungkin terlibat korupsi," ujar Ketua DPP Demokrat Ferdinand Hutahean di Kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/3).

Ferdinand melanjutkan, perilaku korupsi adalah urusan personal seseorang dan tak ada kaitannya dengan pemerintahan. Meski di kala itu PDIP adalah partai oposisi, bukan berarti kader PDIP bersih dan tidak ada yang terlibat korupsi.

"Perilaku korupsi itu adalah personal, pribadi dan moral seseorang, bukan karena status kelembagaan politik sebagai oposisi atau sebagai penguasa," papar Ferdinand.

"Fakta bahwa kader PDIP banyak yang tersangkut dengan skandal korupsi di pusat maupun di daerah, sebagaimana jumlah tersangka yang diusut oleh penegak hukum salah satunya oleh KPK. Ini fakta, jadi tesis Hasto yang menyatakan seolah opsisi tidak mungkin korupsi adalah sesat, salah, dan bentuk politik cuci tangan," imbuh dia.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (Foto: Intan Alfitry Novian/kumparan)

Menurut Ferdinand, seharusnya PDIP fokus saja untuk menjawab tudingan dari Setya Novanto tentang keterlibatn kader-kadernya. Bukan malah melempar ke Demokrat dengan menuduh pemerintah SBY tak bertanggung jawab atas korupsi e-KTP.

"Penyebutan nama Pramono Anung dan Puan Maharani dalam kasus korupsi e-KTP bukan berasal dari Demokrat yang saat itu sebagai penguasa yang sedang memerintah, tapi berasal dari terdakwa korupsi yaitu Setya Novanto yang pernah menjabat Ketua DPR," ujar Ferdinand.

"Sehingga kalau mau cuci tangan, bantah saja keterangan Setya Novanto dengan fakta-fakta bukan dengan opini," tutup dia.