Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Demokrat soal Demiz Timses Jokowi: Pasti Ada Risiko yang Dihadapi
30 Agustus 2018 12:03 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:06 WIB
ADVERTISEMENT
Sejumlah elite Partai Demokrat tak mematuhi keputusan DPP partainya yang mendukung Prabowo-Sandi. Mereka malah mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
ADVERTISEMENT
Para elite tersebut, mulai dari Deddy Mizwar hingga Lukas Enembe. Bahkan, Deddy Mizwar dipastikan menjadi bagian dari Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf. Menanggapi hal ini, Dewan Pembina Partai Demokrat menegaskan langlah tersebut merupakan sikap individu dan tidak mewakili partai.
"Tentunya masing-masing pribadi mempunyai pilihan, memang yang paling tepat adalah pilihan itu harus sama dengan pilihan partai. Sehingga apa yang dilakukan Pak Deddy Mizwar adalah tentunya pilihan dari Pak Deddy Mizwar," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/8).
Agus menjelaskan, tiap politikus Demokrat yang menyatakan sikap berbeda dengan DPP harus paham bahwa ada risiko dengan pilihan politik tersebut.
"Ini pun tidak sama dan bertentatangan dengan apa yang menjadi pilihan partai. Untuk itu tentunya Pak Deddy Mizwar sudah tahu bahwa semuanya pasti ada risiko karena Pak Deddy Mizwar dulu kan naik menjadi calon gubernur Jawa Barat dari Partai Demokrat," ujarnya.
ADVERTISEMENT
"Baik Pak Lukas maupun Pak Deddy Mizwar tentunya sudah juga mengetahui risiko-risiko apa yang harus diterapkan kepada beliau karena memang semua pilihan itu secara pribadi dan tidak sama dengan pilihan dari Partai Demokrat," jelasnya.
Kendati demikian, Agus tak mau menyebut dengan jelas apa risiko yang akan diterima Deddy Mizwar atau Lukas Enembe. Termasuk apakah Demokrat akan memecat kader-kader tersebut.
"Saya tidak mau berandai-andai ke arah situ tapi yang jelas kita lihat saja perjalanannya nanti. Dan Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat yang paling tepat melaksanakan atau menjawab seluruh permasalahan yang ada ini," tutup dia.