Demokrat soal Ma'ruf Tetap Ketum MUI: Khawatir MUI Digiring Berpolitik

Ferdinand Hutahaean. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai bakal cawapres Ma'ruf Amin seharusnya bisa lebih bijak dan memilih mundur dari jabatan Ketum MUI. Sebab, ia khawatir independensi MUI bisa tercoreng jika Ma'ruf tetap menjabat meski sudah resmi menjadi cawapres nanti.

"Pak Ma'ruf seharusnya paham betul fungsi dari alat lembaga, meski MUI ini bukan lembaga pemerintah, tapi lembaga independensi. Tapi, karena MUI ini menyangkut perhimpunan ulama, kita khawatir MUI ini digiring berpolitik apalagi politisasi agama," ucap Ferdinand kepada kumparan, Rabu (19/9).

"Jadi, kita berpikir seharusnya Pak Ma'ruf bisa lebih bijak, karena tidak semua ulama MUI mendukung Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Demi netralitas lembaga yang menaungi keulamaan seluruh umat Islam, saya pikir Pak Ma'ruf harus mundur dari jabatannya di MUI," imbuhnya.

Ferdinand mengaku khawatir, jika Ma'ruf akan menggunakan jabatannya di MUI untuk mengintervensi pilihan politik para ulama lainnya. Sehingga, ia meminta agar Ma'ruf tetap mundur agar soliditas dan persatuan ulama bisa dijaga.

"Demi terjaganya ukhuwah-ukhuwah di dalam menjaga persatuan umat ini, Pak Ma'ruf harus mundur dari MUI. Itu sangat penting," tegasnya.

Apalagi, keberadaan Ma'ruf di MUI dikhawatirkan akan sangat berpengaruh dengan independensi MUI. Ferdinand juga menilai, kehadiran Ma'ruf yang merupakan salah satu kandidat Pilpres 2019 di MUI bisa mengganggu.

Ma'ruf Amin (Foto: Helmi Afandi/kumparan)

"Jadi sebaiknya, Pak Ma'ruf mundur. Itu kalau bijaksana. Tapi kalau tidak mau bijaksana ya silakan saja bertahan, kan tidak ada paksaan untuk mundur. Tapi kalau enggak mau bijaksana dan memilih mengejar kekuasaan ini ya silakan saja. Toh tidak ada aturan beliau harus mundur," pungkasnya.

Ma'ruf Amin mengaku, sesuai AD/ART MUI, ia tidak perlu mundur selama belum mendapatkan jabatan baru atau rangkap jabatan di politik. Ma'ruf menyebut, ia baru akan mundur sebagai Ketum MUI jika resmi terpiih sebagai wakil presiden.

"Kalau dimaknai bahwa tidak boleh merangkap, ketika saya diangkat menjadi wapres. Kalau sudah diangkat, saya harus mundur, kalau sekarang tidak harus mundur. Karena tidak harus mundur ya dijalani saja sampai nanti penetapan," ujar Ma'ruf di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).

"Ya berdasarkan anggaran dasar, yang tidak boleh itu menjabat antara ketum MUI dan pejabat eksekutif, atau legislatif, atau pimpinan parpol," sambungnya.