Di PBB, JK Beberkan Strategi RI Keluar dari Depresiasi Mata Uang

Wapres Jusuf Kalla di Sidang PBB (Foto: Dok. Setwapres)

Tantangan negara berkembang keluar dari depresiasi mata uang menjadi bahasan utama pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla di pertemuan The Economic and Social Council (ECOSOC) di Markas PBB, New York.

Dalam kesempatan tersebut, JK menyebut tantangan seperti depresiasi mata uang dan arus keluar modal merupakan masalah serius yang mesti dihadapi. Menurut dia, kondisi itu berpengaruh negatif terhadap prospek pertumbuhan negara-negara berkembang serta agenda pembangunan yang sudah direncanakan.

"Kami harus menemukan cara untuk mempersempit celah yang semakin berkembang ini,” ujar JK seperti dikutip dari laman setwapres, Selasa (25/9).

Wapres Jusuf Kalla di Sidang PBB (Foto: Dok. Setwapres)

JK mengungkapkan, bagi negara berkembang seperti Indonesia, mengandalkan anggaran publik saja tidak akan cukup untuk menghadapi masalah depresiasi mata uang dan arus keluar modal.

Oleh sebab itu, cara seperti memobilisasi sumber daya keuangan dari sumber lain seperti sektor publik dan swasta, domestik dan internasional harus digunakan.

Ia menjelaskan, Indonesia sudah memiliki strategi agar iklim ekonomi yang kondusif tetap bisa dipertahankan di tengah tantangan yang ada.

“Untuk tujuan ini, Indonesia telah melakukan sejumlah strategi,” jelas JK.

Stretegi pertama adalah Indonesia melakukan langkah-langkah moneter dan fiskal yang cepat tanggap. Hal ini ditujukan untuk mempromosikan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi bersama.

Wapres Jusuf Kalla pada Pertemuan Tingkat Tinggi The Economic and Social Council (ECOSOC) (Foto: Dok. Setwapres)

Kedua untuk meningkatkan partisipasi investor domestik dan asing, pemerintah Indonesia telah menempatkan kebijakan dan kerangka hukum yang diperlukan.

"Misalnya, peraturan presiden dikeluarkan untuk menjamin tingkat pengembalian tetap bagi investor,” ucap dia.

Strategi ketiga ialah meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. JK menegaskan, Pemerintah Indonesia saat ini telah mempertahankan upaya untuk lebih meningkatkan kinerja birokrasi Pemerintah.

“Ini termasuk perjuangan kami yang berkelanjutan melawan korupsi dan proses birokrasi yang lebih baik,” ucapnya.

Cara keempat, tutur JK, untuk menciptakan pembiayaan inovatif pembangunan di Indonesia akan mengeksplorasi berbagai metode, termasuk peluncuran peta jalan untuk mengembangkan keuangan Islam.

“Ada potensi besar dalam pembiayaan Islam untuk mendukung pelaksanaan SDG, termasuk untuk keperluan infrastruktur,” paparnya.

Sementara itu, strategi kelima adalah memastikan pendekatan yang seimbang, upaya pengembangan dan penyediaan sumber daya keuangan tidak hanya di daerah pertumbuhan, tetapi juga di daerah pedesaan kurang berkembang dan perbatasan.

JK Hadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Mengakhiri pidatonya, JK menyatakan secara keseluruhan Indonesia telah mengembangkan kebijakan untuk melindungi perekonomiannya dari aliran modal yang tidak stabil. Indonesia juga telah melibatkan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam kemitraan yang efektif dan saling menguntungkan.

“Memang, pengalaman kami unik dan mungkin tidak sepenuhnya direplikasi untuk tujuan negara lain. Namun, pelajaran ini mungkin berharga dalam menyoroti perlunya negara berkembang untuk mendiversifikasi sumber mereka untuk membiayai SDG,” pungkas JK.