Fadli: DPR Awasi #2019GantiPresiden Agar Aparat Tak Sewenang-Wenang

28 Agustus 2018 19:37 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:06 WIB
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)
ADVERTISEMENT
Aksi #2019GantiPresiden yang belakangan ditolak di sejumlah daerah terus dikritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli memastikan, agar insiden pengadangan tak terulang, DPR akan melakukan pengawasan lebih ketat.
ADVERTISEMENT
“Mungkin nanti kalau ada lagi saya kira ada baiknya supaya ada fungsi pengawasan, DPR juga diundang. Supaya kita bisa mengawasi langsung. Jadi aparat tidak bisa sewenang-wenang seperti yang terjadi di Pekanbaru maupun di Surabaya itu,” kata Fadli usai menerima audiensi relawan #2019GantiPresiden di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).
Politikus Gerindra itu mengatakan, ia bahkan siap jika diundang oleh para aktivis #2019GantiPresiden untuk hadir langsung dan mengawasi berjalannya acara.
“Saya juga kalau pas waktunya saya juga akan bersedia untuk ikut bergabung, paling tidak untuk mengawasi, supaya tidak terjadi tindakan-tindakan seperti itu,” tambahnya.
Fadli mengatakan, jika aparat kepolisian tidak bersedia untuk mengamankan jalannya acara deklarasi ganti presiden, maka pengamanan bisa dilakukan oleh laskar, ormas, atau parpol yang sepaham dengan gerakan #2019GantiPresiden.
ADVERTISEMENT
“Kalau aparat tidak bisa melakukan kan kita bisa menggunakan laskar-laskar rakyat juga untuk mengamankan tindakan itu karena ini adalah hak konstitusional. Kita kan juga punya infrastuktur juga dari partai dari organisasi yang punya pandangan yang sama untuk mengamankan,” ujar Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah menerima kunjungan Neno Warisman di Gedung DPR. (Foto: Ricad Saka/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah menerima kunjungan Neno Warisman di Gedung DPR. (Foto: Ricad Saka/kumparan)
Lebih lanjut, Fadli meminta agar pemerintah dan aparat keamanan tidak perlu takut dengan gerakan #2019GantiPresiden. Terlebih, kata dia, KPU dan Bawaslu telah menyatakan bahwa gerakan itu bukan bentuk kampanye.
“KPU dan Bawaslu sudah bilang kok, gerakan ini bukan kampanye. Saya sedikit banyak melihat dan mengikuti bahwa gerakan ini adalah satu gerakan sosial movement biasa saja. Sebagaimana ada yang melakukan misalnya dua periode. Cuma yang dua periode itu mungkin enggak laku. Yang ganti presiden ini yang laku. Ini yang kemudian mengkhawatirkan mereka,” tutup Fadli.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, insiden pengadangan aksi #2019GantiPresiden terjadi di Pekanbaru, Sabtu (25/8). Aktivis Neno Warisman selaku salah satu deklarator tersebut, diadang sekelompok massa yang menolak gerakan tersebut di Bandara Sultan Syarif Kasim II.
Akibat insiden itu, akhirnya Polda Riau memulangkan Neno Warisman ke Jakarta. Begitu juga aksi serupa di Surabaya tak dibubarkan polisi karena dianggap bisa mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.