Fadli Kunjungi Palu, Desak Status Bencana Nasional Sepaket dengan NTB

3 Oktober 2018 17:48 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:06 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon menjawab pertanyaan wartawan di Bandara Palu. (Foto: Moh. Fajri/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon menjawab pertanyaan wartawan di Bandara Palu. (Foto: Moh. Fajri/kumparan)
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengunjungi korban gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kunjungannya, Fadli kembali menyinggung soal status bencana Sulteng yang belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah.
ADVERTISEMENT
“Menurut saya, dengan skala yang seperti ini, sangat layak bahwa di Sulawesi Tengah ini menjadi bencana nasional, di-declare sebagai bencana nasional karena ini masih cukup besar jumlah korban,” kata Fadli di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Rabu, (3/10).
Suasana jalanan yang hancur di wilayah Balaroa akibat gempa bumi, Palu, Sulawesi Tengah. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana jalanan yang hancur di wilayah Balaroa akibat gempa bumi, Palu, Sulawesi Tengah. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
Sejauh ini, data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Oktober akibat bencana Sulteng mencapai 1.407 jiwa. Data ini akan terus berubah seiring proses pencarian dan evakuasi para korban.
Warga korban gempa dan tsunami membawa bantuan dari Persiden Joko Widodo di Desa Loli Saluran, Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (3/10). (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
zoom-in-whitePerbesar
Warga korban gempa dan tsunami membawa bantuan dari Persiden Joko Widodo di Desa Loli Saluran, Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (3/10). (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Fadli pun turut menyinggung bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu. Sebelum menghantam Sulteng, gempa berkekuatan 7 magnitudo juga menimpa Lombok dan sejumlah kawasan di NTB. Berdasarkan data BNPB per 1 Oktober, sebanyak 564 orang pun meninggal dunia.
Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon di DPP PKS. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon di DPP PKS. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
“Saya kira seharusnya dijadikan satu paket saja dengan di NTB dan Sulteng supaya penanganannya lebih mudah, lebih terkoordinir, dan lebih masif penanganan bencananya dan pasca bencananya,” ungkap Fadli.
Suasana pengungsian Gempa di Lombok (Foto: Dwi Herlambang/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana pengungsian Gempa di Lombok (Foto: Dwi Herlambang/kumparan)
Menurut Fadli, jika status Lombok-Sulteng ditetapkan sebagai bencana nasional, maka, negara lain akan ikut membantu. Apalagi, kata Fadli, negara-negara luar juga terbuka membantu Indonesia dalam memulihkan kondisi pasca-gempa.
ADVERTISEMENT
“Dunia internasional 'kan juga menginginkan memberikan uluran tangan, memberikan bantuan. Mereka tergerak, terpanggil untuk datang memberikan bantuan-bantuan itu baik dalam bentuk materi maupun sejumlah bantuan dana tinggal di-convert ke apa yang menjadi kebutuhan,” tutur Fadli.
Suasana pengungsian Gempa di Lombok (Foto: Dwi Herlambang/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana pengungsian Gempa di Lombok (Foto: Dwi Herlambang/kumparan)
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menolak menetapkan bencana di Sulteng sebagai bencana nasional. Begitu juga dengan Lombok yang porak-poranda karena gempa.
"Gini lho, yang paling penting itu adalah penanganannya yang cepat, yang segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Contoh kemarin alat-alat berat tadi malam sudah masuk. Hari ini sudah mulai bekerja alat-alat berat itu," ucap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10).
Hal serupa turut diamini Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK memastikan porsi pemberian bantuan terhadap korban gempa dan tsunami di Sulteng tetap sama meski tak diberi embel-embel bencana nasional.
Suasana wilayah Balaroa yang hancur akibat gempa bumi, Palu, Sulawesi Tengah. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana wilayah Balaroa yang hancur akibat gempa bumi, Palu, Sulawesi Tengah. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
"Berkali-kali saya katakan bencana nasional itu kalau pemerintah daerah lumpuh, tidak bisa berjalan," kata JK di kantornya, Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
"Kalau dari sisi materinya, katakanlah bantuannya itu sama saja, sesuai dengan besar-kecilnya bencana itu. Tidak berubah," pungkasnya.