Fadli Zon: Pemerintah Amatir Tangani Palu, DPR Bentuk Pengawas

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menjawab pertanyaan wartawan di Seminar Nasional 'Paradoks Indonesia' di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (1/9,2018). (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)

Pimpinan DPR mengusulkan membentuk tim pengawas pemulihan dan rehabilitasi pascagempa dan tsunami yang melanda Donggala dan Palu, Sulawesi Tenggara.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, usulan pembentukan tim pengawas itu karena menilai pemerintah tidak profesional dalam penanganan tanggap darurat bencana tersebut, khususnya terkait koordinasi antar lembaga pemerintah.

"Timwas untuk memantau percepatan terutama di dua wilayah yang terkena dampak. Bagaimana koordinasi di antara pemerintah, kan di antara instansi pemerintah ini koordinasinya juga kurang, (bahkan) sangat buruk," kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10).

Buruknya koordinasi antarlembaga pemerintah itu, kata Fadli, menyebabkan adanya aksi penjarahan yang dilakukan masyarakat setempat. Sehingga menurutnya penanganan bencana di Sulteng oleh pemerintah amatir.

"Apalagi ada pernyataan kemarin yang membingungkan masyarakat. Diperbolehkan mengambil makanan dan minuman. Saya kira ini benar-benar amatiran, pemerintah amatiran," imbuhnya.

Penjarahan mini market di Kota Palu setelah gempa dan tsunami. (Foto: REUTERS/Stringer)

Menurut Fadli, pembentukan timwas tersebut sesuai dengan tata tertib DPR dan UU MD3. Nantinya, kata Fadli, timwas akan terdiri dari 30 orang.

"(Terdiri dari) 6 pimpinan dan 24 anggota DPR secara proporsional dari masing-masing fraksi," tutup Wakil Ketua Umum Gerindra itu.