Fahri Hamzah: Dikasih 1 Menteri Jadi Mingkem di DPR, Apa Gunanya?

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritisi pembicaraan mengenai bagi-bagi jabatan setelah Joko Widodo terpilih kembali sebagai presiden di periode kedua. Terutama soal kursi menteri bagi parpol koalisi Prabowo-Sandi.

Menurut politikus asal NTB itu, praktik 'politik dagang sapi' alias memberi dukungan dengan kompensasi menteri, menjadi tidak relevan jika dampaknya berpengaruh pada peran parpol yang dapat menteri itu di DPR.

"Ya saya mohon maaf ya misalnya kayak waktu itu ada partai misalnya (dapat) satu menteri akhirnya jadi mingkem semua di DPR. Enggak boleh ngomong, apa gunanya? Emang bisa dapat apa," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7).

Fahri menyebut, ada kebingungan dalam memahami sistem presidensial yang berbeda dengan parlementer. Dalam presidensial, maka yang disebut oposisi adalah DPR, bukan parpol yang tak dapat kursi di kabinet.

Pasalnya, fungsi DPR adalah mengawasi kerja pemerintah, dan rakyat memberikan mandat kepada anggota DPR untuk menjalankan fungsi itu, terlepas dia parpol pendukung pemerintah atau bukan.

"Misalnya kenapa orang kayak di PAN itu bingung. Nanti mereka ada satu orang atau dua orang yang menjadi bagian pemerintah ya kan, diambil jadi bagian anggota kabinet. Nanti semua termasuk legislatif disuruh diem enggak ngomong. Akadnya dia dengan rakyat itu oposisi," bebernya.

Fahri menyerukan agar Jokowi sebagai pemenang pemilu fokus saja menjadi bagian dari eksekutif, tak perlu membuat DPR agar minim kritik selama memimpin.

"Jadi, sudahlah final saja kalau dalam konstelasi ini, di satu sisi Pak Jokowi dan kawan-kawan mantaplah jadi eksekutif enggak usahlah mikirin DPR. Dan enggak usah memikirkan akan membuat DPR itu suruh diem begitu dengan cara ditarik beberapa orang jadi menteri. Enggak usah, itu salah konsepsi," katanya.

Sebelumnya, PAN dan Demokrat menyatakan bahwa mereka akan mengevaluasi posisi mereka di koalisi Prabowo-Sandi, bahkan membuka peluang merapat ke barisan pemerintah. Kini, hanya PKS yang masih menegaskan posisinya sebagai partai di luar pemerintah.