FPI: Habib Rizieq Dicekal dan Didiskriminasi Arab Saudi

25 September 2018 15:15 WIB
Perwakilan FPI yang dipimpin Jubir FPI Munarman berkonsultasi dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (Foto: Ricad Saka/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Perwakilan FPI yang dipimpin Jubir FPI Munarman berkonsultasi dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (Foto: Ricad Saka/kumparan)
ADVERTISEMENT
Juru bicara FPI, Munarman, dan advokat GNPF menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk berkonsultasi terkait tindakan intimidasi yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab.
ADVERTISEMENT
Pengacara GNPF yang hadir, Nasrullah Nasution, menjelaskan, bentuk diskriminasi yang dimaksud itu terjadi ketika Rizieq mengurus visa untuk terbang dari Arab Saudi ke Malaysia guna menyelesaikan disertasinya. Saat itu, Rizieq dilarang pergi ke Malaysia tanpa alasan yang jelas.
“Habib Rizieq ke Malaysia hendak menemui promotor doktoral guna menyelesaikan disertasinya. Perlakuan ini saya kira sebagai bentuk pencekalan dan diskriminasi yang harusnya tidak terjadi,” kata Nasrullah di ruang rapat pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9). Rizieq adalah kandidat doktor di Universitas Sains Islam Malaysia (USIM), Negeri Sembilan, dan tengah menyelesaikan disertasi.
Maka itu, Nasrullah melaporkan bentuk diskriminasi dan intimidasi yang menimpa Rizieq di Arab Saudi kepada DPR. Karena bagaimanapun Rizieq masih merupakan warga negara Indonesia.
ADVERTISEMENT
“Karena DPR memiliki hak-hak untuk membela rakyat Indonesia yang sedang terzalimi yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 72 huruf (g),” ucap dia.
Habib Rizieq Syihab. (Foto: Dok. polri.go.id)
zoom-in-whitePerbesar
Habib Rizieq Syihab. (Foto: Dok. polri.go.id)
Fadli Zon lantas menanggapi pelaporan itu, ia berjanji DPR akan menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh FPI ini. Fadli mengatakan, tidak hanya Habib Rizieq, pemerintah wajib hadir membantu seluruh WNI ketika mengalami ketidakadilan di luar negeri.
“Saya kira Habib Rizieq salah satu tokoh ulama penting di Indonesia. Hal itu terlihat dari sejumlah pejabat Indonesia yang menemui beliau di Arab Saudi, termasuk saya,” ungkap politikus Gerindra itu.
“Jadi DPR akan memproses laporan ini guna ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang ada,” tutupnya.