Demokrat dan PDIP Anggap Buwas Gagal Atasi Peredaran Narkoba di Lapas

kumparanNEWSverified-green

clock
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
RDP Komisi III dengan ketua BNN Budi Waseso (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
RDP Komisi III dengan ketua BNN Budi Waseso (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN). Rapat tersebut membahas masalah peredaran narkoba yang semakin marak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Selain dihadiri anggota Komisi III, rapat juga dihadiri oleh Kepala BNN Komjen Budi Waseso.

Para anggota Komisi III dari berbagai fraksi menyampaikan kritik kepada Kepala BNN. Keluhan pertama disampaikan oleh Fraksi Demokrat.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik, menilai ada kegagalan dalam kepemimpinan Kepala BNN Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas dalam menangani peredaran narkoba di dalam lapas.

"Pak Buwas 2,5 tahun menjadi Kepala BNN, saya berulang kali rapat kerja dengan bapak dan jajaran, banyak hal yang harus kami akui bapak melakukan banyak terobosan dan pencegahan di jalur luar penjara,” ujarnya dalam rapat tersebut, di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).

“Tapi kami dari Fraksi Partai Demokrat juga memberikan catatan yang cukup keras terhadap kegagalan BNN saat memberantas narkoba yang beredar di dalam penjara," imbuh Erma.

Dia melanjutkan, sejumlah kasus peredaran narkoba di dalam lapas ditemukan saat Buwas menjabat. Bahkan, Erma mengatakan, banyak bandar-bandar narkoba yang mengontrol peredaran narkoba baik di dalam maupun di luar penjara.

"Menurut saya di periode ini, Bapak sebagai Kepala BNN gagal karena berbagai kasus ditemukan. Ternyata peredaran narkoba itu semakin banyak, semakin hebat. Bandar-bandar itu justru di dalam penjara," tegas Erma.

Erma juga menyinggung masa jabatan Buwas yang akan selesai pada Maret mendatang. Dia berharap, Kepala BNN yang menggantikan Buwas nanti bisa lebih ketat dalam melakukan pengawasan peredaran narkoba di lapas.

Senada dengan Erma, anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengatakan BNN telah gagal dalam menangani persoalan peredaran narkoba di dalam lapas.

“Saya rasa Pak Kepala BNN harus tahu fakta sebenarnya. Banyak oknum kepala lapas yang bermain dan terlibat, bahkan ikut mengonsumsi narkoba. Ini yang harus Bapak soroti, tidak hanya persoalan narkoba di luar,” katanya.

Bahkan, Arteria juga meminta Buwas untuk mengevaluasi peredaran narkoba dari luar Indonesia. Sebab, Indonesia adalah negara yang strategis untuk peredaran narkoba di dunia.

“Pemasok terbesar narkoba ke Indonesia itu dari China. Saya minta Pak Kepala BNN untuk evaluasi kerja sama terkait pakta perjanjian antara Indonesia dan China mengenai narkoba ini, apakah efektif apa tidak,” tegas Arteria