Gerindra DKI Dukung Pembebasan PBB untuk Veteran dan Purnawirawan

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif. Foto: Moh Fajri/kumparan

Fraksi Gerindra DPRD DKI memastikan mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk para guru, purnawirawan TNI/Polri, pensiunan PNS sampai mantan pejabat negara.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif, mengatakan penghapusan PBB untuk pihak-pihak tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Pemprov DKI kepada orang yang berjasa untuk negara.

“Mendukung dong. Sangat mendukung karena itu kan bagian dari apresiasi negara terhadap orang-orang yang sudah banyak berkontribusi untuk negara kan, veteran ya kan, mantan presiden, mantan pejuang kemerdekaan itu sekarang diapresiasi,” kata Syarif yang juga menjadi anggota DPRD DKI saat dihubungi, Kamis (25/4).

Syarif mengakui banyak keluarga yang tidak bisa membayar PBB. Tidak menutup kemungkinan, kata Syarif, orang yang tidak mampu membayar PBB adalah keluarga dari mantan pejabat negara atau para veteran.

“Selama ini kan ada beberapa temuan, misalnya seorang janda di Menteng tak bisa bayar PBB, menumpuk bertahun-tahun ada dendanya. Ternyata setelah diteliti dia tak punya penghasilan, menghasilkan bantuan dari anak-anaknya gitu kan. Kita mendukung penuh (Anies),” tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di peresmian Stasiun ASEAN MRT, Jakarta, Rabu (10/4). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Selain itu, Syarif menegaskan pembebasan PBB yang direncanakan Anies tidak akan membebani APBD. Menurut Syarif, masih ada tempat atau sektor-sektor lain yang bisa dimaksimalkan untuk pendapatan daerah.

“Enggak (membebani APBD), enggak banyak beberapa orang juga kok. Itu enggak membebani. Justru menambah tantangan untuk mencari pendapatan di sektor lain,” ujarnya.

“Dengan menghapus pajak kepada mereka kan bukan berarti di tempat lain dinaikkan kan. Mencari potensi pendapatan di sektor pendapatan lain,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Bestari Barus, juga menyambut baik kebijakan yang disiapkan Anies. Menurutnya APBD DKI cukup untuk menanggulangi pembebasan PBB kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan.

Namun, Bestari meminta Anies agar mematangkan kebijakan pembebasan PBB tersebut. Sehingga masyarakat tidak salah paham dengan langkah yang disiapkan.

“Saya menyarankan kepada Pak Gubernur untuk tidak terlalu terburu-buru membuat statement sebelum duduk persoalannya jelas,” tutur Bestari.