GNPF: Ijtima Ulama Dorong Oposisi Jokowi Bentuk Koalisi Keumatan

Ketua GNPF Ulama, Ustaz Yusuf Muhammad Martak (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menggelar ijtima (pertemuan) antara ulama GNPF dan tokoh nasional. Acara itu berlangsung pada 27-29 Juli 2018 di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7).

Ketua Umum GNPF Yusuf Muhammad Martak mengatakan, melalui ijtima tersebut para ulama ingin agar para parpol yang diundang yakni Gerindra, PKS, PAN, PBB dan Partai Garuda segera membentuk koalisi keumatan.

"Jadi konkretnya kita inginnya setelah koalisi mereka (parpol oposisi) sudah bisa deklarasi paslon sebelum ijtima. Tapi kalau sampai ijtima belum terealisasi, kami dorong supaya ada koalisi keumatan dan kebangsaan," kata Yusuf di lokasi.

Yusuf menambahkan, dorongan agar segera terbentuk koalisi keumatan untuk memberi panduan bagi umat dalam memilih pada Pemilu 2019 mendatang. Selain itu agar umat juga satu suara dalam memilih capres-cawapres di Pilpres 2019.

"Kami ingin memberikan petunjuk bagi umat dalam memilih pemimpin. Apalagi ini menjelang tahun 2019, ada momentum pilpres dan pileg. Umat harus bisa menentukan pilihan pemimpin dan wakil rakyat yang jelas berpihak pada Islam dan kaum muslimin," papar Yusuf.

Konfrensi pers GNPF terkait acara Ijtima Ulama, Jum'at (27/7). (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Setelah koalisi terbentuk, lanjut Yusuf, para ulama akan memberikan masukan kepada koalisi mengenai sosok presiden dan wakil presiden yang ideal bagi umat. Namun demikian, usulan GNPF tersebut tidak berarti harus disepakati koalisi.

"Apakah (parpol oposisi) diberikan kebebasan? Iya, tapi kami juga bisa memberikan kriterianya. Makanya sosok calon presiden dan wakil presidennya nanti jangan keluar jauh (dari usulan). Karena kita ini ingin bergerak mendukung mereka," ujar Yusuf.

Meski usulan GNPF bukan harga mati, namun tidak tertutup kemungkinan para ulama akan menarik dukungan. Hal itu bisa terjadi jika calon presiden dan wakil presiden yang diusung tidak sesuai dengan usulan yang disampaikan.

"Bisa jadi kita pertimbangkan dukung atau tidak. Jelas kita kan enggak mau yang tidak sesuai dan kita arahkan umat. Ini kan kita sampaikan aspirasi umat," tutup Yusuf.