Golkar: Bagi-bagi Sertifikat Itu Tugas Presiden, Bukan Capres

Lodewijk Freidrich Paulus (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Lodewijk F Paulus menjawab tudingan kubu oposisi yang menilai Jokowi telah melakukan kampanye terselubung dengan membagi-bagikan sertifikat tanah.

Menurut Lodewijk, membagikan sertifikat tanah kepada rakyat itu bagian dari tugas presiden sesuai yang diamanatkan dalam program pemerintah dan janji kampanyenya. Menurutnya, kerja seorang presiden tidak hanya berdiam di meja untuk menandatangani berkas-berkas kenegaraan.

“Maunya kubu sebelah presiden duduk manis di Istana. Apakah duduk manis tanda tangan, padahal beliau harus melakukan tugas contoh beliau membagikan sertifikat bagian janji politik yang harus dilaksanakan dan itu akan berjalan terus,” kata Lodewijk di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/9).

Jokowi bagikan sertifikat hak tanah di Surabaya. (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres)

Sehingga, lanjut Lodewijk, tundingan dari pihak oposisi yang menyatakan Presiden Jokowi telah berkampanye terselubung itu tidak benar. Karena membagikan sertifikat tanah merupakan bagian dari tugas kepresidenan.

“Ada yang menganggap kampanye terselubung, padahal itu bagian dari tugas beliau, sehingga beliau hadir sebagai paslon atau presiden itu harus bedakan, beliau kan melaksanakan tugas presiden yang kebetulan mencalonkan diri sebagai capres,” ucap Sekjen Partai Golkar itu.

Terlebih, kata Lodewijk, di saat Presiden Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah, tidak ada satupun embel-embel lambang partai maupun spanduk kampanye.

“Kecuali sebagai calon, di sana ada nggak sih spanduk tim kampanye. Contoh beliau hadir rapimnas PPP, kami hadir pakai baju parpol masing-masing, itu bukan kampanye. Beliau presiden diundang oleh DPP PPP untuk hadir memberikan arahan caleg,” terangnya.

Lodewijk menambahkan, termasuk saat Presiden Jokowi membagi-bagikan sepeda. Menurut Lodewijk, jika Jokowi membagikan sepeda dalam konteks berkampanye, hal itu baru bisa dipersoalkan.

“Saya tidak tahu ya, tidak tahu persis (sumber dana sepeda yang dibagikan). Masalah dibagikan kapan kan berhenti. Kalau bagi sepeda kontek kampanye boleh dipermasalahkan,” tutupnya.