Golkar Setuju Hari Antihoaks Nasional: Demi Berantas Hoaks

Dave Laksono, anggota fraksi Golkar (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Dukungan untuk menjadikan setiap tanggal 3 Oktober sebagai Hari Antihoaks Nasional terus bermunculan. Kali ini dukungan datang dari Wasekjen Golkar Dave Laksono, dengan alasan bisa menjadi pengingat penyebaran hoaks di Indonesia yang semakin parah.

Dave mendukung setelah adanya sejumlah fenomena hoaks yang beredar akhir-akhir ini, mulai dari Ratna Sarumpaet hingga Gunung Soputan yang meresahkan masyarakat Indonesia.

"Ini perlu diadakan (Hari Antihoaks Indonesia), hoaks ini tiap hari ada aja, setelah hoaks Ratna itu ada juga berita tentang Gunung Soputan dibuat lagi video macam-macam. Akhirnya sempat menimbulkan keresahan. Nah, itu kalau Jakarta cepat meredam (isu hoaks) tapi bagaimana kalau meredam di daerah, misalnya di Sulawesi yang masih trauma," kata Dave di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).

Ia berharap dengan adanya Hari Antihoaks Nasional bisa memberantas kabar yang tidak benar, terutama yang cepat beredar di media sosial.

"Jadi memang hoaks ini masih berjalan. Hari Antihoaks ini perlu diadakan ya, dan ini perlu disebarluaskan juga untuk memberantas hoaks ini. Kita harus menegakkan UU ITE dan yang ketangkap harus kena hukuman. Penggunaan internet yang harus dewasa," lanjutnya.

Untuk menangkal penyebaran hoaks, Dave juga menekankan perlu ada pendidikan pemberantasan hoaks dari pihak pemerintah. Pendidikan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.

"Untuk menangkal hoaks itu ya paling benar dari kesadaran kita masing-masing. Perlu ada pendidikan juga, pendidikan itu dari pemerintah," jelasnya.

"Dan juga harus melibatkan segala macam elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan juga memang ada program-program sudah berjalan seperti Kominfo," lanjut Dave.

Usulan Hari Antihoaks Nasional pertama kali disuarakan oleh Wasekjen PPP Ahmad Baidowi, setelah Ratna Sarumpaet mengaku telah membuat cerita bohong soal penganiayaan yang dialaminya. Usulan Baidowi menuai pro dan kontra dari sejumlah parpol.

Termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut mengusulkan hal yang sama sebagai bentuk kepedulian dari maraknya penyebaran berita hoaks.