Golkar Tak Beri Bantuan Hukum untuk Bowo yang Ditangkap KPK

Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus (tengah) memberikan keterangan pers pada konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (28/3). Foto: Efira Tamara/kumparan

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, diberhentikan sebagai pengurus DPP Partai Golkar akibat tersandung kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjeratnya. Golkar sebagai partai yang menaunginya, tidak akan memberikan bantuan hukum.

Sekjen Partai Golkan Lodewijk F. Paulus mengatakan, keputusan Golkar untuk tidak memberikan pendampingan hukum karena Bowo kabarnya sudah mendapat pendampingan hukum yang disiapkan oleh pihak keluarganya. Oleh karena itu, Golkar tak lagi menyiapkan pengacara.

"Sampai saat ini belum ada (pendampingan hukum dari Golkar), tapi yang kami dengar dari keluarga sudah siapkan pendampingan hukum jadi tentunya kalau sudah ada, dari partai tak akan lakukan pendampingan," ujar Sekjen Partai Golkan Lodewijk F. Paulus saat melakukan konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (28/3).

Anggota Komisi 6 DPR RI, Bowo Sidik Pangarso. Foto: Facebook/bowo.sidik

Lodewijk juga menyebut, kasus Bowo tak menurunkan elektabilitas Partai Golkar. Menurutnya, Bowo yang kini dicopot dari kepengurusan Partai Golkar, termasuk sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jateng 1, suaranya akan jatuh ke kader Golkar lainnya yang ada dalam dapil yang sama.

"Jadi kalau ada satu yang tidak bisa, akan memberikan kesempatan lain untuk maju. Jadi kita tidak ragukan ini akan menurunkan elektabilitas, karena lapisan berikutnya kalau enggak salah Bowo no 02, 03 dan seterusnya pasti berebutan," terangnya.

"Apalagi sudah saat-saat injury time sudah sprint saya pikir peluang ini tidak akan lari ke mana-kemana, tapi akan lari ke temen-temen sendiri dalam satu dapil yaitu Jateng 1," lanjutnya.

Ilustrasi KPK. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Akibat kasus yang menjeratnya dalam pusaran OTT kasus dugaan suap PT Pupuk Indonesia, Bowo akhirnya diberhentikan sebagai pengurus Partai Golkar. Namanya kemudian diganti oleh Nusron Wahid di Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jateng 1.

"Kita ambil langkah antisipasi di antaranya di dapil yang bersangkutan, ada ketua pemenangan Nusron Wahid dipanggil ketum dan diberikan arahan. Pemenangan Jateng 1 diambil alih Pak Nusron sebagai korbid Jawa-Kalimantan. Dengan langkah ini kita bisa menetralisiri situasi. Di dapil itu kaan ketat juga yah," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengamankan Bowo Kamis pagi. Penangkapan Bowo masih terkait rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengiriman pupuk. Ia diamankan karena diduga turut terlibat dalam kasus ini.

"Dini hari tadi, KPK mengamankan 1 orang anggota DPR RI," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Kamis (28/3).