Hanura Setuju Usul Tommy: Presiden Dipilih MPR untuk Efisiensi Biaya

Ketua DPP Hanura, Rufinus Hutahuruk (Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan)

Anggota Komisi II DPR Fraksi Hanura Rufinus Hutahuruk menyambut baik usulan Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto yang ingin presiden kembali dipilih oleh MPR. Ia juga sepakat, sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini membuat biaya politik semakin besar.

“Kelihatannya memang ini sudah berbagai varian dan variabel yang mengacu kepada ada yang menyebut joki, ada yang menyebut money politic,” ucap Rufinus di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).

Menurut Rufinus, jika usulan bertujuan untuk memperbaiki persoalan politik uang dan efisiensi biaya politik, maka hal itu sah-sah saja. Tentunya, kata dia, sistem itu harus dikaji secara akademik terlebih dahulu.

“Nah kalau itu dikembalikan untuk demi efisiensi, ya silakan saja. Betul, kita perlu kajian juga secara akademik, kita komparasi tentunya bagaimana (pemilihan) presiden itu dulu dipilih oleh MPR,” ujar Rufinus.

Tommy Soeharto, di KPU. (Foto: Garin Gustavian/kumparan)

Sebab, lanjut dia, untuk mengembalikan pilpres melalui MPR perlu amandemen UUD 1945. Selain itu juga perlu adanya revisi UU Pemilu. Menurut Rufinus, hal itu sejalan dengan adanya wacana terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan melalui DPRD.

“Artinya kan ini ada perubahan undang-undang dan Amanden UUD 45. Kalau itu kita pilih, karena ada wacana juga sekarang pemilihan gubernur, kepala daerah itu melalui DPRD,” tutur Rufinus.

Dia melanjutkan, banyak anggota DPRD, DPR, dan eksekutif yang tertangkap oleh KPK karena korupsi yang berkaitan dengan masalah pilkada.

“Nah pertanyaannya berapa banyak DPRD, DPR, maupun eksekutif yang ketangkep oleh KPK karena korupsi yang berkaitan dengan masalah pilkada secara tidak langsung? Itu banyak sekali. Jadi wacana itu wajar-wajar saja bagi saya,” tutupnya.

Usulan soal dikembalikannya pemlihan presiden ke MPR diusulkan Tommy Soeharto lantaran biaya politik di sistem demokrasi tinggi.

"Untuk jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, itu membutuhkan dana yang enggak kecil. Jadi presiden harusnya jadi mandataris MPR. Harus MPR lagi. Buktinya Inggris masih melakukan hal serupa, kenapa kita harus metodenya Amerika?" jelas Tommy, seperti dikutip dari Al-Jazeera, Selasa (22/5).

Pemilihan presiden yang dilakukan oleh MPR pernah dilakukan di era Orde Baru. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto sudah 5 kali menang pemilu karena dipilih langsung oleh MPR.