Hasto Sindir soal Mahar Pilpres: Mau Jadi Wapres Saja Bayar Rp 1 T

Hasto Kristiyanto (tengah) dan Sekjen Partai-Partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf Rapat di DPP NasDem, Rabu (15/8/18). (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Memperingati hari kemerdekaan yang ke-73 Republik Indonesia, PDIP menggelar upacara bendera di halaman Kantor DPP PDIP di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/8).

Dalam sambutannya usai upacara tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto meminta para kader PDIP menjadikan momen Pilpres 2019 dengan lebih berpihak kepada rakyat, bukan kepada pemegang modal. Ia pun menyindir isu mahar yang berhembus jelang pendaftaran Pilpres 2019 lalu.

“Marilah kita jaga tahun politik ini dengan demokrasi santun, demokrasi yang penuh kegembiraan politik. Demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai orientasi kebijakannya, bukan kapital. Mau jadi wapres saja harus keluarkan dana Rp 1 trilliun saudara-saudara,” ujar Hasto dalam pidatonya.

Prosesi Upacara Bendera Kemerdekaan RI ke-73 di DPP PDIP yang diikuti oleh Perwakilan pengurus PDIP se Jabodetabek, Jakarta, JUmat (17/8/18). (Foto: Ferry Fadhlurrahman/kumparan)

Pidato Hasto yang menyebut mahar Rp 1 triliun itu langsung disambut dengan teriakan oleh kader PDIP yang hadir dalam upacara tersebut. Ia kembali menegaskan bahwa pemimpin itu tumbuh dari semangat kerakyatannya.

“Kalau begitu kita percaya, kalau sejatinya seorang pemimpin tumbuh dan lahir dari semangat kerakyatan sendiri. Tidak ada pemimpin besar lahir tanpa semangat kerakyatan tersebut,” seru Hasto.

Diketahui, isu mahar tersebut berhembus ketika Wasekjen Demokrat Andi Arief menuding soal adanya dugaan pemberian mahar masing-masing Rp 500 milliar kepada PKS dan PAN. Mahar itu, kata Andi, diduga diberikan Sandiaga Uno agar dirinya bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Atas tudingan itu, Sandi telah dilaporkan ke Bawaslu oleh Presidium Rumah Relawan Nusantara The President Center Jokowi - Ma'ruf Amin. “Ada dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan cawapres dari koalisi Gerindra, dimana diduga melanggar UU Nomor 7 tahun 2017,” ujar Fahmi di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (14/8) lalu.