ICW Memilih Menolak Undangan Sandiaga Uno

ICW (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak undangan Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk datang ke Balai Kota terkait video rapat kedinasan gubernur dan wakil gubernur. Permintaan ICW, hanya satu, yakni buka akses video rapat.

"Jadi menurut gue, yang harusnya direspons, si ini (Sandi) bukan ngundang kita om, jadi dia harus buka akses itu gitu lho. Ini kan kritik enggak hanya dari ICW gitu lho, dari banyak pihak," kata peneliti Emerson Yuntho, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).

Emerson menjelaskan, yang mesti dilakukan Pemprov DKI adalah menjawab kritik, bukan dengan memanggil ICW.

"Bahwa ada soal ketertutupan yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta, misalnya menutup sejumlah akses, nah kritik-kritik ini harusnya dijawab, bukannya dia memanggil kita untuk didengar keterangannya, tapi dia membuka itu. Jadi menurutku agak keliru juga kalau dia sekadar memanggil ICW, dan itu dianggap selesai. jadi yang harus dilakukan dia buka semua akses itu gitu bos," tambah Emerson.

Emerson Yuntho usai diskusi perpektif Indonesia. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Emerson membeberkan, pengunggahan video rapat merupakan upaya penghindaran dari kemungkinan praktik kongkalikong dengan pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan.

"Karena gini proses sidang, rapat tertutup itu kan membuka peluang terjadi kongkalikong dan kemudian susah untuk ditagih misalnya, kalau ada rekomendasi atau janji-janji yang diucapkan dalam proses rapat, atau sidang itu," ujar Emerson.

Emerson mengatakan praktik pengunggahan video rapat kedinasan yang pernah ada sudah baik. Ia melihat praktik tersebut bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain yang masih belum memiliki proses pengambilan kebijakan yang transparan.

"Nah kalau yang terjadi sekarang di banyak kepala daerah kan enggak bos, karena ketertutupan itu yang membuat mereka sekarang ini jadi raja-raja kecil," kata Emerson.