Jalan Tak Berujung PKS Menggapai Kursi Cawagub DKI
PerbesarADVERTISEMENT
PKS memendam geram. Jalannya menduduki kursi calon wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Salahuddin Uno seperti tak berujung. Mereka menuding partai sekoalisinya, Gerindra, sengaja mengulur waktu agar kursi itu tetap kosong.
ADVERTISEMENT
Kursi kosong itu dulunya dijanjikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika Sandiaga melenggang menjadi cawapresnya pada 9 Agustus 2018 lalu. Tapi nyatanya kursi itu masih kosong sampai sekarang.
“Setelah Sandi terpilih jadi cawapres itu, ada kesepakatan-kesepakatan. Dan kesepakatan itu disampaikan oleh pimpinan PKS dan Gerindra. Prabowo sendiri juga menyampaikan bahwa ini akan diberikan ke PKS,” kata Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria Maulana Alif kepada kumparan, Rabu (6/3).
Awalnya PKS tampil percaya diri dengan bekal UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 176 UU itu menyebutkan pengisian wakil gubernur yang mengundurkan diri dipilih oleh DPRD berdasarkan usulan gabungan parpol pengusung. PKS dan Gerindra adalah pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga yang memenangi Pilgub DKI 2017.
ADVERTISEMENT
Bekal inilah yang mereka pakai untuk menyodorkan dua nama kader mereka untuk mengisi kekosongan kursi wagub DKI Jakarta. Dua nama itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan anggota DPR Nurmansjah Lubis, sampai ke meja Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik.
Zakaria mengaku awalnya proses berjalan mulus. Tapi di tengah jalan Taufik mengaku terpaksa menerima dua nama itu lantaran Wasekjen DPP PKS Abdul Hakim mengancam menarik dukungan kepada Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 jika calon dari PKS tidak direstui Gerindra. Ketegangan antara PKS dan Gerindra pun terjadi.
Namun DPW PKS DKI Jakarta tak putus asa, mereka menyodorkan 6 kandidat kepada DPP PKS usai Sandi resmi mundur sebagai Wagub DKI pada 27 Agustus 2018. Keenam kandidat itu adalah Mardani, Nurmansjah, mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo, dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi.
Bara kembali menyala saat pematangan enam nama itu, Partai Gerindra justru kompak menyuarakan agar Taufik menggantikan Sandi di kursi DKI-2. Alasannya, Taufik dinilai punya rekam jejak yang sudah teruji dalam menangani Jakarta. Selain itu secara kepartaian, Taufik dinilai loyal karena berhasil menjadi Ketua Gerindra DKI sejak 2008 serta menjadi Wakil Ketua DPRD DKI dari 2009-2014.
ADVERTISEMENT
"Prabowo sangat demokratis. Tradisi Partai Gerindra dalam mengambil keputusan selalu mendengar dari kader di bawah. Hasil Rapim DPD Gerindra DKI 21 September memutuskan M Taufik. Keputusan ini akan dikomunikasikan dengan PKS DKI," ujar Wakil Ketua DPD Gerindra Syarif, Kamis, 25 Oktober 2018 silam.
Saling serang antara elite PKS dan Gerindra DKI tak terhindarkan. Hingga November 2018, Gerindra DKI melunak, sepakat kembali ke komitmen awal menyerahkan kursi cawagub ke PKS.
PKS belum bisa bernapas lega. Nyatanya, Gerindra melepas kursi cawagub dengan satu syarat, fit and proper test. Jika tak lolos, proses diulang dari awal, termasuk Gerindra diberi kesempatan untuk kembali menyodorkan nama.
“Sebelumnya akan dilakukan secara santai antar pimpinan parpol, ini pun disampaikan Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo kepada kami. Jadi prosesnya itu enggak seriuslah, terus tiba-tiba dalam prosesnya, Gerindra mengeluarkan nama panelis untuk tim fit and proper test itu,” tutur Zakaria.
ADVERTISEMENT
Walau enggan, PKS akhirnya tetap menjalani proses itu. Dua nama kembali mereka sodorkan, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Tapi lagi-lagi, Gerindra tidak sreg dengan keduanya karena dinilai tak paham masalah DKI. PKS pun lantas menambahi satu nama lagi, Ketua Dewan Syariah PKS DKI Abdurrahman Suhaimi.
Uji kelaikan kandidat digelar dengan panelis Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif, pakar kebijakan publik Eko Prasodjo, peneliti LIPI Siti Zuhro, dan pengamat politik Ubedilah Badrun. PKS sendiri mematok target penyelesaian hingga akhir Januari 2019.
Target ini gagal, proses berjalan alot. Tahapan uji kelaikan baru disepakati pertengahan Januari 2019 dan gelarnya sendiri baru dimulai pada 27 Januari 2019 selama sepekan. Rangkaian tes tersebut melingkupi wawancara mendalam terhadap ketiga calon, diskusi antar calon, pemaparan makalah, hingga bertemu dengan sejumlah stakeholders.
ADVERTISEMENT
“Di pertemuan berikutnya, konfirmasi data-data yang kurang atau kita ragu dengan cawagub untuk memastikan apakah cawagub ini benar atau tidak dengan data yang kita punya. Setelah itu tim panelis berdiskusi, sampai dini hari,” jelas Ubed --panggilan Ubedilah Badrun.
Hasilnya pun hanya mencoret Suhaimi dari daftar calon wakil gubernur. Nama dua kader PKS lainnya, Agung Yulianto dan Syaikhu, diserahkan kepada Partai Gerindra dan PKS pada 11 Februari 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menerima dua nama itu sepekan setelahnya, 18 Februari 2019, dan menyodorkan ke DPRD DKI Jakarta.
Namun, jalan belum menemukan ujung. PKS masih harus melalui mekanisme rapat Badan Musyawarah untuk menentukan tata tertib pemilihan wagub DKI Jakarta lalu menjalani Paripurna.
ADVERTISEMENT
Secara politik pun kedua kader PKS itu harus bergiliran sowan ke seluruh fraksi untuk untuk mendapat restu. Zakaria berhitung, butuh enam bulan lagi hingga kursi wagub DKI dapat mereka duduki.
“Banyak waktu yang terbuang. Baru Maret disampaikan. Panjang kan, fit and proper saja Januari, Februari, Maret. Karena banyak permintaan juga dari DPRD usai pilpres. Ini panjang dan buat kami cukup memakan energi,” keluh dia.
Ketua Gerindra DKI M. Taufik membantah partainya sengaja mempersulit perjalanan PKS. Selama ini partainya ingin memastikan kandidat cawagub benar-benar tepat untuk mendampingi Anies Baswedan. Ia balik menuding justru PKS selama ini kurang melakukan lobi untuk meraup dukungan.
“Kita sudah sarankan PKS agar coba lebih intens bangun komunikasi. Kalau mau gerak bersama, ayo kita dampingi. Tapi sampai sekarang tak ada ajakan apa-apa. Gimana mau gerak,” kata Taufik.
ADVERTISEMENT
Peringatan Taufik ini menjadi pesan bagi PKS. Kursi wagub yang hendak diduduki Syaikhu atau Agung bergantung pada 9 fraksi yang berbagi kursi di DPRD DKI. PKS harus kembali menyuntikkan tenaga dan kesabaran untuk meraih kursi wagub DKI.