Jawa, Maluku, dan Papua Masuk Prioritas Kebijakan Satu Peta di 2018
PerbesarPresiden Joko Widodo siang ini menggelar rapat terbatas soal Kebijakan Satu Peta. Kebijakan Satu Peta dilakukan untuk mencegah tumpang tindih penggunaan lahan. Hal ini juga dilakukan agar tidak ada proyek yang tumpang-tindih antarkementerian.
Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan kebijakan Satu Peta sangat penting, mendesak, dan dibutuhkan. Selain itu, Jokowi menuturkan kebijakan satu peta tahun ini difokuskan untuk beberapa wilayah di Indonesia.
"Saya ingin menegaskan bahwa kebijakan satu peta sangat penting, sangat mendesak, sangat dibutuhkan, untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor, berbagai kementerian dan lembaga ke dalam suatu peta secara integratif. Sehingga tidak terjadi perpindahan dengan tumpang tindih informasi geospasial," kata Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2).
Dia meminta, Kebijakan Satu Peta sejak Juni 2017 lalu dilanjutkan ke wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.
"Sedangkan pada tahun 2018 ini kita fokus untuk menggarap kebijakan satu peta untuk Papua, Maluku dan Jawa sehingga tahun 2019 kebijakan satu peta ini cepat selesai secara keseluruhan di seluruh Tanah Air," lanjut dia.
Jokowi mengatakan, kenyataan di lapangan kerap terjadi pembuatan dan penerbitan perizinan yang tumpang tindih, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dan menghambat laju perekonomian di daerah.
Perbesar"Seperti informasi yang diterima di Pulau Kalimantan terdapat lebih kurang 4 juta hektar kawasan hutan tumpang tindih dengan kawasan perkebunan. Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat pemanfaatan lahan, serta juga membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Tanah Air," papar Jokowi.
Jokowi lalu mengingatkan pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan dalam mewujudkan kebijakan satu peta. Dalam pelaksanaannya, Jokowi mengimbau agar kebijakan ini bisa dilakukan secara cermat, teliti, dan akurat.
"Saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicarikan solusinya. Khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa. sehingga peta tunggal yang dihasilkan dan dapat memberikan kepastian, selanjutnya bisa menjadikan pegangan kita bersama," tuturnya.
Dalam rapat terbatas ini hadir pula Wakil Presiden HM Jusuf Kalla. Selain itu ada juga Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Lalu ada pula Kepala BKPM Thomas Lembong, Mendiktiristek M Nasir, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.