Jejak Iswahyu Widodo, Hakim PN Jaksel yang Di-OTT KPK

Hakim PN Jaksel Iswahyu Widodo usai diperiksa KPK terkait kasus OTT PN Jaksel. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Awan mendung kembali menaungi dunia peradilan di Indonesia. Masih segar ingatan saat hakim tipikor Pengadilan Negeri Medan, Merry Purba, yang ditangkap KPK terkait pengurusan perkara korupsi pada akhir Agustus lalu.

Terkini, KPK menangkap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dugaan penerimaan suap, lagi-lagi terkait pengurusan perkara yang tengah berproses di pengadilan.

Iswahyu Widodo menjadi satu dari dua hakim yang berhasil diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (28/11). Ia ditangkap bersama koleganya sesama hakim, Irwan, dan seorang panitera pengganti PN Jaktim, Muhammad Ramadhan. Ketiganya kini telah berstatus tersangka.

Sebelum menjadi hakim di PN Jakarta Selatan, Iswahyu yang memulai kariernya pada tahun 1988 itu telah menjabat di beberapa pengadilan negeri lainnya. Pria kelahiran Magelang 60 tahun lalu itu memulai kariernya sebagai calon hakim di PN Kudus pada tahun 1988 hingga 1992.

Selanjutnya ia baru mendapatkan status hakim saat bertugas di PN Kuala Kapuas pada tahun 1992 hingga 1998. Ia kemudian dimutasi menjadi hakim PN Pangkalanbun hingga 2001. Tiga tahun kemudian, Iswahyu dipindah menjadi hakim di PN Mungkid dan menjabat selama 5 tahun.

Hakim PN Jaksel Iswahyu Widodo usai diperiksa KPK terkait kasus OTT PN Jaksel. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Lama di PN Mungkin, ia kemudian dimutasi menjadi hakim PN Jember hingga tahun 2008. Iswahyu kemudian dipercaya sebagai pimpinan pengadilan dengan jabatan Wakil Ketua PN Sarolangun pada tahun 2008-2009. Setelah itu ia menjabat sebagai Ketua PN Sarolangun hingga 2011.

Pada tahun 2011 ia menjabat hakim di pengadilan Kelas IA yakni di PN Makassar dan selanjutnya ia tercatat pernah menjabat hakim di PN Yogyakarta dan Ketua PN Sukoharjo. Ia baru menjadi hakim di PN Jaksel pada sekitar tahun 2016.

Iswahyu juga tercatat pernah memutus berbagai perkara seperti kasus pengemplangan pajak yang melibatkan pendiri bimbingan belajar Primagama yang juga mantan anggota MPR RI, Purdi E Chandra.

Dalam kasus pada tahun 2014 itu, Iswahyu yang bertindak sebagai ketua majelis hakim memvonis penjara Purdi selama 3 bulan 15 hari. Selain itu Purdi juga diharuskan membayar denda satu kali pajak terutang sejumlah Rp 1,2 miliar.

Mahkamah Agung menunjukkan surat resmi pemberhentian Hakim Iswahyu Widodo. (Foto: Mirsan Simamora/kumparan)

Iswahyu juga tercatat sebagai majelis hakim kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat artis Roro Fitria. Di kasus tersebut, majelis hakim menghukum Roro selama 4 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider 3 bulan kurungan.

Iswahyu dan Irwan tertangkap tangan KPK pada Rabu (28/11). Kedua hakim itu bersama Ramadhan diduga menerima suap SGD 47 ribu dan Rp 150 juta. Diduga, pemberian suap itu terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan. Gugatan perdata yang dimaksud adalah pembatalan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT Asia Pacific Mining Resources (APMR).

Diduga, suap diberikan agar hakim tidak menolak gugatan perdata itu dalam putusan selanya. Serta, diduga agar hakim mengabulkan gugatan tersebut.

Kedua hakim PN Jakarta Selatan beserta panitera pengganti PN Jakarta Timur itu sudah ditahan KPK. MA sudah memberhentikan sementara ketiga orang tersebut. Mereka juga terancam diberhentikan permanen bila kasusnya berkekuatan hukum tetap.