JK: Dari 15 Konflik Besar di Indonesia, 10 karena Ketidakadilan

Kuliah umum UPN Veteran Yogyakarta bersama Wapres JK, Minggu (4/11/2018). (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengisi kuliah umum dengan tema “Wujudkan Semangat Sumpah Pemuda dengan Membangun Jiwa Wirausaha Sosial Generasi Muda dalam Rangka Mencegah Disintegrasi Bangsa” di UPN Veteran Yogyakarta, Minggu (4/11).

Di hadapan ribuan mahasiswa yang hadir di auditorium kampus, JK menyinggung soal ancaman terhadap persatuan bangsa. Selama 73 tahun Indonesia merdeka, kata JK, tercatat ada 15 konflik besar yang terjadi dan 10 di antaranya karena ketidakadilan.

“Apabila terjadi disintegrasi karena konflik, dalam sejarah bangsa lebih 70 tahun ada 15 konflik besar bangsa ini, (seperti) peristiwa Madiun, RMS di Maluku, DI TII, PRRI/Permesta, G30S, Poso, Ambon, Timtim, Papua, Aceh,” jelasnya.

“(Dari 15 konflik tersebut) 10 konflik di antaranya karena ada ketidakadilan kepada masing-masing (anak) bangsa. Apakah ketidakadilan politik, ekonomi, sosial,” lanjutnya.

JK mencontohkan konflik Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang terjadi karena ketidakharmonisan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di daerah Sumatera dan Sulawesi.

JK mengisi kuliah umum dihadapan ribuan mahasiswa di Auditorium UPN Veteran Yogyakarta, Minggu (4/11/2018). (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)

Begitu pula dengan konflik di Ambon dan Poso yang terjadi karena masalah pimpinan daerah yang tak memperhitungkan keselarasan di masyarakat. Serta konflik di Aceh yang memunculkan GAM karena masalah ekonomi.

“Ada ketidakadilan terasa. Untuk cegah itu kita harus laksanakan pembangunan, adil untuk bangsa. Tanpa keadilan kita tak bisa gerakkan bangsa dengan baik,” tegasnya.

Untuk itu, JK menyebut salah satu cara untuk menghindari adanya disintegrasi bangsa, yakni dengan kemajuan ekonomi melalui penciptaan lapangan usaha. Di era kekinian misalnya, 100 lulusan universitas rata-rata hanya 4 orang yang menjadi PNS, maka 96 lulusan lainnya harus menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Ia menyebut universitas bertanggung jawab untuk menciptakan lulusan yang memiliki jiwa wirausaha.

"Universitas harus latih didik anda jadi profesional dan wirausaha baru semua berjalan baik. Karena itu pilihan yang perlu dan yang ada dan tak terbatas ialah menjadi wirausaha yang dapat satukan bangsa, timbulkan pertumbuhan yang adil. Kenapa selalu disebut pertumbuhan adil (karena) tanpa keadilan terjadi masalah bangsa yang menyebabkan konflik dan disintegrasi,” pungkasnya.