JK: Dewan Pengarah BPIP itu Negarawan, Jangan Dibenturkan dengan Gaji

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan WIPO Award (Foto: Dok. Setwapres)

Sejumlah pejabat BPIP mengaku belum mendapatkan gaji selama bekerja setahun. Di saat yang bersamaan, publik malah menyoroti gaji selangit para pejabat BPIP. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui Yudi Latif pernah mengeluhkan belum turunnya gaji serta tunjangan pejabat BPIP kepadanya.

"Saya tak tahu tapi saya pernah disampaikan oleh Yudi, bahwa memang belum ada dananya, tapi itu beberapa bulan yang lalu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (30/5).

JK menilai kerja para pegawai BPIP bukan sekedar pekerjaan yang melibatkan fisik. Ia menganggap BPIP ikut bekerja dengan berpikir bagaimana menanamkan ideologi pancasila kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, ia meminta publik tak membuat isu gaji BPIP menjadi sebuah polemik.

"Pertama begini, pekerjaan dewan pengarah kemarin itu kan bukan pekerjaan fisik tapi pekerjaan pemikiran, jadi kedua, semua pengarah itu orang orang yang senior, negarawan yang dihormati. Jadi jangan dibenturkan dengan gaji," jelas JK lagi.

Jokowi Menerima BPIP di Istana Merdeka (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)

Sebelumnya, Yudi menjelaskan belum turunnya gaji BPIP sungguh menyulitkan. "Hal ini telah membuat banyak tenaga ahli dirundung malang, seperti kesulitan mencicil rumah dan biaya sekolah anaknya," tutur Yudi.

Yudi kemudian juga mengeluhkan soal dukungan anggaran terhadap BPIP yang menurutnya sangat minim. "Pada tahun 2017, lembaga ini cuma mengeluarkan sekitar Rp 7 miliar. Pada tahun 2018, anggaran belum turun. Padahal untuk acara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang akan datang, pembiayaannya ditimpakan ke BPIP. Kok bisa?" beber dia.

Hal yang sama juga disampaikan Mahfud MD. Mahfud menjelaskan selama menjalankan tugasnya melakukan sosialisasi terhadap nilai Pancasila, BPIP hanya mengandalkan fasilitas yang diberikan oleh pihak pengundang.

"Saya belum pernah dapat. Enggak tahu itu, bukan urusan kami tapi belum dapat. Enggak ada ini udah 11 bulan. Kita malah baru tahu dari situ kalau ada perpres lalu kita buka. Tapi kita enggak ikut-ikut," kata Mahfud saat dihubungi, Senin (28/5).