JK Izinkan Prabowo Kelola Lahan di Kaltim: Daripada Jatuh ke Asing

Prabowo saat di rumah dinas Jusuf Kalla. Foto: Kevin S/kumparan

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membeberkan asal mula penguasaan ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan Timur oleh Prabowo Subianto. Lahan ini ternyata jatuh ke tangan Prabowo setelah diambil dari perusahaan yang mengalami kredit macet.

JK bercerita, saat Prabowo hendak mengambil alih lahan itu, dia baru dua minggu menjabat sebagai wakil presiden, tepatnya pada awal tahun 2004. Atas restu JK-lah Prabowo bisa mengelola lahan seluas 220.000 hekatare di Kaltim.

"Pak Prabowo menguasai, tapi sesuai UU, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih (izin) itu," ucap JK di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/2).

Areal PT Tusam Hutani Lestari (THL) di Aceh Tengah yang dikuasai Prabowo. Foto: Dok. Istimewa

Saat itu, kata JK, lahan berupa hutan industri itu berada di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kreditnya di Bank Mandiri macet. Prabowo lalu menghadap JK meminta izin untuk mengelola lahan itu. JK mengizinkan dengan syarat dibayar tunai.

"Saya tanya 'you beli tapi cash, tidak boleh utang'. 'Siap', dia akan beli dengan cash. Dia belilah itu, jadi itu hak," tuturnya.

Pertimbangan JK menyerahkan lahan itu dikelola Prabowo karena tak ingin dikuasai oleh asing. Saat itu ada perusahaan Singapura dan Malaysia yang juga tertarik mengambil alih lahan tersebut.

"Saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke luar negeri ke Singapura. Ada orang Singapua mau beli waktu itu, pengusaha Singapura dan Malaysia, benar itu. Daripada orang lain yang ngambil," tuturnya.

JK menilai tak ada yang salah dengan Prabowo mengelola lahan yang sangat luas di Kaltim, termasuk Aceh. Pasalnya, banyak perusahaan yang lebih luas mengelola lahan di Indonesia.

"Itu jangan lupa, malah banyak ada beberapa perusahaan yang menguasai lebih dari itu. ada yang menguasai satu juta, kalau digabung-gabung dan sebagainya, jadi banyak itu, hal biasa," papar JK.

"Sinar Mas punya di Riau, di Palembang, atau perusahaan lainnya. Banyak hal yang sama seperti itu dan memang tidak mungkin diekspor kertas apa dan sebagainya tanpa ada bahan baku yang tumbuh, yaitu namanya dia penguasaan untuk hutan industri," pungkas JK.