JK soal Deklarasi Negara Papua Barat: Hal Biasa Jelang Kemerdekaan RI

Wakil Presiden, Jusuf Kalla. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Foto surat undangan pembentukan Pemerintah Sementara Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) beredar luas di media sosial. Merespons hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin rakyat Papua tidak terpengaruh dan ingin tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

"Itu kan cita-cita lama OPM, pihak pemberontak, tapi saya yakin tak semua rakyat Papua (mendukung). Jauh lebih besar (rakyat Papua) yang ingin tetap seperti bangsa Indonesia bersama-sama," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).

JK mengatakan, surat undangan kemerdekaan Papua Barat yang tersebar merupakan hal yang biasa menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Isu tersebut, kata JK, kerap datang untuk mengusik pemerintah.

"Itu isu yang selalu dikeluarkan apabila jelang ulang tahun (kemerdekaan RI)," jelas JK.

Di kesempatan berbeda, Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Pol M Iqbal mengatakan, Polri tak segan-segan menindak kelompok-kelompok yang bergerak tak sesuai dengan konstitusi di Indonesia.

"Ya prinsipnya adalah negara ini negara konstitusi. Kalau ada kelompok mana pun yang inkonstitusional yang lakukan melawan hukum kita tindak," ujar Iqbal di Jakarta, Selasa (31/7).

Surat deklarasi negara federal Papua. (Foto: Dok. Istimewa)

Diketahui, surat undangan pembentukan Pemerintah Sementara Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) itu tersebar pada 21 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Sementara NRFPB, Yoab Syatfie.

Surat tersebut berisi pengumuman pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat sesuai dengan mekanisme internasional yang pernah dilakukan negara lain seperti Rusia pada 3 Maret 1917.

Dalam surat itu, pimpinan negara sementara Papua Barat meminta kepada pemimpin dan seluruh rakyat Papua Barat, serta mahasiswa dan hamba Tuhan, untuk hadir dalam deklarasi pada 31 Juli 2018 di Halaman Uncen Lama samping Auditorium Abepura.