Jokowi Bagikan 2.500 Sertifikat Tanah Bagi Warga Ponorogo

Presiden Jokowi serahkan sertifikat tanah wakaf kepada warga di Ponorogo, Jawa Timur. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat tanah kepada masyarakat yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (4/1). Total keseluruhan sertifikat tanah masyarakat yang telah dibagikan ialah seluas 2.012.142 meter persegi.

Dalam sambutanya, Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera merampungkan target penerbitan 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat.

"Tadi Pak Menteri sampaikan di Ponorogo ini akan selesai di 2023. Yang janji Pak Menteri bukan saya. Pak Menteri itu nanti juga ngomong ke kantor BPN di bawahnya," ujar Jokowi dalam rilis yang diterima kumparan pada Jumat (4/1).

Diketahui Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah sekitar 1.300 kilometer persegi. Terdiri dari 21 kecamatan dan 307 desa. BPN setempat telah melakukan pelayanan pertanahan pada 636.487 bidang tanah yang ada.

Presiden Jokowi serahkan sertifikat tanah wakaf kepada warga di Ponorogo, Jawa Timur. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo Sugeng Muliosantoso mengatakan, BPN Kabupaten Ponorogo biasanya hanya menerbitkan sertifikat bagi warganya sebanyak 200 hingga 300 per tahun. Namun di tahun 2018, Kabuparen Ponorogo ditargetkan untuk menerbitkan sertifikat setidaknya 50 ribu bidang tanah.

"Selama ini kita dapat paling 200-300 bidang. Tapi alhamdulillah dengan didukung SDM dan dukungan pemerintah daerah akhirnya bisa kita laksanakan," tutur Sugeng.

Dalam pelayanannya, BPN Kabupaten Ponorogo memanfaatkan perkembangan teknologi. Satu di antaranya dengan menginput data yudiris pemegang hak sertifikat secara otomatis sehingga memudahkan para pegawai. Karenanya, BPN Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 berhasil menerbitkan 54 ribu sertifikat tanah.

"Kita pakai GhostMouse, aplikasi yang bisa membantu memasukkan data subjek hak untuk dimasukkan di data fisik. Jadi begitu data sudah masuk kita klik sudah langsung terhubung dengan data-data fisik (tanah). Karena prinsipnya data fisik dan yuridis harus dihubungkan," ujar Sugeng.

Presiden Jokowi saat acara penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada warga di Ponorogo, Jawa Timur. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Sugeng menambahkan, pola kerja kantor pertanahan yakni Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa percepatan penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat, jadi faktor penting dalam tercapainya target penerbitan sertifikat tanah untuk warga.

"Kalau dulu sebelum PTSL masyarakat yang aktif (mengurus sertifikat), jadi kita hanya menunggu. Bedanya sekarang ini kita yang jemput bola," tuturnya.

Selain itu, BPN membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas elemen pemerintahan desa dan petugas BPN yang akan mengoordinasikan pendaftaran program tersebut secara massal di tiap kelurahan atau unit wilayah lainnya.

"Kalau masyarakat (dulu) enggak datang ya lama. Makanya dulu untuk 200 bidang tanah saja bisa lama (tercapainya)," ujarnya.

Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan begitu, diharapkan di tahun mendatang tidak ada lagi persoalan sengketa tanah. Sementara itu, sepanjang tahun 2018 tercatat lebih dari 9,3 juta sertifikat tanah telah terbit.

"Sembilan juta lembar sertifikat tanah terbit sepanjang tahun 2018 kemarin. Jumlah tepatnya 9.315.006 sertifikat! Ini jauh di atas target yang saya patok, tujuh juta sertifikat. Alhamdulillah," lanjut Jokowi.