Jokowi Ingin Ada Pendidikan Jurusan Vlog hingga Toko Online

Jokowi bagikan KIP di Boyolali. (Foto: Dok. Biro Pers Istana)

Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal kesiapan SMK dalam menghadapi persaingan global. Menurut Jokowi, harus ada terobosan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.

"Kemarin saya masuk ke empat SMK, supaya bapak, ibu tahu bahwa tenaga kerja Indonesia, ini fakta yang harus saya sampaikan, 42 persen adalah lulusan SD, 66 persen SD-SMP, 82 persen SD-SMP-SMA-SMK, ini lah kondisinya, sebab itu harus ada percepatan untuk mengupgrade level mereka," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (2/1).

Dalam acara Konferensi Forum Rektor se-Indonesia itu Jokowi meminta agar perguruan tinggi memberikan sumbangan dalam menggembleng SDM Indonesia.

Jokowi hadiri Konferensi Forum Rektor se-Indonesia (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

"Kita lihat di SMK, kondisinya adalah pertama peralatan untuk melatih mereka sudah ketinggalan 20-30 tahun. Kedua kondisi guru, ini tugasnya IKIP, sekarang Universitas Negeri Yogyakarta agar menyiapkan guru yang bukan guru normatif. Saya lihat di SMK hampir mirip dengan SMA," lanjut dia.

SMK tambah Jokowi saat ini hanya ada guru normatif matematika, kimia, biologi, agama, bahasa Indonesia. Padahal, harus ada 70-80 persen guru pelatih yang bisa melatih hal-hal yang berkaitan kejuruan SMK.

Jokowi di Konferensi Forum Rektor se-Indonesia (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

"Inilah fakta di lapangan yang saya jumpai. Ini jadi PR (pekerjaan rumah) kita bila ingin mengupgrade SDM kita, tanpa itu sulit. Sama juga universitas, di SMK jurusan mesin, bangunan, listrik, saya lihat itu-itu saja," kata Jokowi.

"Membuat video blog, buat aplikasi, jurusan animasi, yang ini gitu. Di universitas juga mulai berubah. Kenapa nggak ada jurusan logistik yang itu sangat dibutuhkan?" tanya mantan Gubernur DKI itu.

Saat ini, perlu juga adanya jurusan retail karena sekarang tantangan ke depan sangat berat. "Jurusan toko online, semua negara menempatkan ranking pertama soal terorisme dan radikalisme," tutur Jokowi.