Jokowi Larang Menteri Ganti Dirjen hingga Direksi BUMN Sampai Oktober
PerbesarPresiden Joko Widodo melarang seluruh anggota Kabinet Kerja untuk membuat keputusan strategis hingga Oktober 2019 atau pelantikan pemerintahan baru. Hal ini disampaikan langsung oleh Jokowi kepada para menteri dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8).
"Iya memang (dilarang) sampai Oktober. Memang ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet," tutur Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).
Larangan yang dimaksud misalnya, para menteri tak boleh mengeluarkan kebijakan strategis atau pergantian jabatan di posisi tertentu.
"Para menteri diimbau untuk, diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu," tutur dia.
Menurut dia, larangan pergantian posisi termasuk direksi BUMN dan jabatan-jabatan lain di tingkat eselon satu. Moeldoko mengatakan, karena sifatnya perintah, maka seluruh menteri harus mentaati instruksi Jokowi tersebut.
Moeldoko menegaskan larangan ini tak hanya terkait kebijakan yang diambil Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Bukan hanya direksi BUMN. Jabatan-jabatan pada posisi tertentu yang levelnya mungkin level dirjen atau gimana. Tapi perintahnya begitu dan bukan hanya kepada Bu Rini tapi kepada semuanya," tutur dia.
"Semua menteri tak boleh lagi mengganti pada level tertentu, bisa direktur," lanjut Moeldoko.
Lebih lanjut, Moeldoko menjelaskan larangan ini bukan tanpa alasan. Menurut dia, Jokowi hanya ingin mencegah agar tidak ada beban di pemerintahan ke depan karena kebijakan yang diambil di sisa masa pemerintahan.
"Ya ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu saja sebenarnya," tutur dia.