Jokowi Mengerjakan Banyak PR yang Tak Dikerjakan Soeharto

Presiden Joko Widodo bersama cucunya, Jan Ethes menyusuri sawah di salah satu rumah makan di Ubud, Bali. Foto: Dok. Istimewa

Bagi politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, pekerjaan percepatan infrastuktur selama pemerintahan Jokowi-JK di lima tahun terakhir beralasan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam kesiapan fisik untuk menjadi negara maju.

Ia mengatakan, bahwa pekerjaan tersebut seharusnya sudah dikerjakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun.

“Pak Jokowi menyelesaikan PR yang tidak dikerjakan pada rezim otoriter Orba. Membangun fisik. Di mana di banyak negara, infrastuktur fisik itu di periode otoriter,” ujar Budiman di acara diskusi ‘Siapa Bisa Baca Jokowi’ di Upnormal Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).

Ia mencontohkan beberapa negara maju yang infrastrukturnya di bangun saat masa-masa dipimpin oleh pemimpin bertangan besi. Seperti Stalin di Rusia dan Park Cung Hee di Korea Selatan.

“Jerman terbangun fisiknya di masa Hitler, Rusia di masa Stalin, Korea Selatan terbangun fisiknya di masa Park Cung Hee. Ketika demokrasi liberal terjadi, pemerintahan sipil kita menggunakan APBN untuk membangun sosial,” tambahnya.

Karena itulah, bagi mantan aktivis 98 ini, kritik tentang pembangunan infrastruktur yang masif di masa periode Jokowi 2014-2019 tidak tepat. Seharusnya, tugas tersebut sudah dilakukan dari masa era Presiden Soeharto.

Pengendara kendaraan melintas di dekat area pengerjaan pembangunan infrastruktur Light Rail Transit (LRT) di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Ia mengkritik, era Soeharto selama 32 tahun hanya berhasil membangun jalur tol Jagorawi. Di mana hal tersebut tidak sebanding dengan progres dari Korea Selatan.

“Kita sudah memberikan kebebasan kita ke Orde Baru, tapi dia tidak menggantinya dengan infrastuktur yang memadai. Kalau Pak Harto sejujur Park Cung Hee saja, saat demokrasi pemerintah selanjutnya tidak perlu banyak mikirin infrastuktur fisik. Mikirin SDM-nya,” kata Budiman.

Bila dianalogikan, Budiman mengatakan, Jokowi-JK mengerjakan PR dua presiden. Yaitu Presiden Soeharto dan dirinya.

“Jadi 2014 pak Jokowi ngerjain 2 PR. Ngerjain PR dia sebagai negara demokrasi yang harus banyak (pembangunan) manusianya. Juga mengerjakan PR yang dikerjakan oleh Pak Harto yaitu membangun Airport, membangun jalan, membangun jembatan,” tandasnya.