Jokowi Minta Material untuk Bangun Desa Tak Dibeli di Kota

Presiden Joko Widodo mengecek pemasangan instalasi listrik di Bantarjati, Bogor, Jawa Barat (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Saat bertemu masyarakat Desa Wates Jaya, Cigombong, Jawa Barat, Minggu (22/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemerintah telah mengucurkan Rp 187 triliun dana desa untuk dimanfaatkan masyarakat desa. Jokowi juga menginginkan agar dana desa tersebut dimanfaatkan bagi pengembangan desa.

Namun, Jokowi mengingatkan agar dalam membangun desa, seluruh material pembangunan dibeli dari desa. Apabila tidak ada di desa tersebut, Jokowi berharap masyarakat bisa membeli di desa lainnya, bukan di kota.

"Pemberian material-material itu dilakukanlah di desa setempat. Kalau enggak ada, bisa di lingkup kecamatan. Saya titip ini. Di mana uang beredar di kota, tidak kembali ke Jakarta. Jangan sampai. Misalnya bangun jalan, beli batu. Kalau enggak ada di sini, beli ke desa tetangga," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo sambangi warga di Desa Wates Jaya, Cigombong, Jawa Barat. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

"Kalau enggak ada lagi, desa tetangga lagi. Lalu ke lingkup kecamatan. Semennya beli di desa itu. Lalu ada bilang ke saya, beli semen di desa itu mahal. Saya tanya terpaut berapa? 'Rp 2.000 Pak. Beli di desa'. Wah, ternyata beli di kota lebih murah. Lalu beli di kota. Harusnya uangnya mutar-mutar di desa kita," lanjut dia.

Hal itu semata-mata agar peredaran uang semakin banyak di desa, termasuk persoalan penggunaan tenaga kerja. Jokowi meminta tenaga kerja yang membangun infrastruktur di desa juga berasal dari desa.

"Gunakan 100 persen tenaga kerja dari desa. Membangun saluran irigasi tukangnya dari desa. Semua dari desa. Bayar-bayar, uangnya beredar di desa. Baik toko-toko dan warung itu semuanya di desa," ucap Jokowi.

Jokowi menjelaskan, dari dana Rp 187 triliun yang ia kucurkan selama 4 tahun menjabat, sudah ada jalan di beberapa desa yang dibangun kurang lebih sepanjang 158.000 kilometer. Termasuk pula 18.000 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berasal dari dana desa.

"PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sudah 48 ribu yang telah dibangun dari dana desa. Pasar desa, kalau pasar kota maupun kabupaten sudah 2.500 sudah dibangun. Tapi di desa sudah ada 6.900. Jembatan sudah ada 1 juta," tuturnya.

Presiden Jokowi bersama dengan Menteri meresmikan Tol Bocimi, Bogor. (Foto: Dok: Kementerian BUMN)

Menurut Jokowi, hal tersebut dilakukan agar infrastruktur desa tak tertinggal dengan perkembangan di kota-kota besar. Dia berharap dana itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Sejak 2015 kita tahu telah kita kucurkan Rp 20,7 triliun kemudian 2016, Rp 47 triliun, kemudian 2017, Rp 60 triliun. Lalu 2018, Rp 60 trilun dan tahun depan Rp 73 triliun. Ini artinya apa? Kita ingin ada perputaran uang yang lebih banyak di desa, di daerah," kata Jokowi.

"Jadi sampai saat ini sudah Rp 187 triliun uang beredar di desa. Kalau uang yang beredar itu semakin banyak otomatis itu kesejahteraan masyarakat penduduk di desa dipastikan meningkat. Itu teori ekonomi enggak bisa dibantah," sambungnya.

Jokowi mengaku dana tersebut difokuskan untuk membangun infrastruktur yang betul-betul diperlukan, semisal membangun jalan hingga jembatan. Bahkan, kata Jokowi, sejak 2015, ia mulai membalikkan fokus pembangunan dari kota menjadi terpusat di desa.

"Kita lihat dalam beberapa puluh tahun belakangan ini. Apakah infrastruktur meningkat? Apakah ada tambahan irigasi? Apakah ada jembatan yang dibangun dalam beberapa puluh tahun?" imbuhnya.

"Bangun Posyandu. Kalau diperlukan BUMDes, bangun BUMDes. Saat perubahan itu tolong diperhatikan," pungkasnya.